Massa KRPK Gelar Aksi Tolak Revisi UU KPK di Kota Blitar

Massa dari Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menggelar aksi dama di Perempatan Lovi, Kota Blitar, Senin (16/9/2019)

Massa KRPK Gelar Aksi Tolak Revisi UU KPK di Kota Blitar
Surya/samsul hadi
Massa KRPK membawa poster dan menabur bunga saat menggelar aksi damai menolak revisi UU KPK di perempatan Lovi, Kota Blitar, Senin (16/9/2019). 

 TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Massa dari Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menggelar aksi dama di Perempatan Lovi, Kota Blitar, Senin (16/9/2019). Aksi damai itu untuk menolak rencana revisi UU KPK.

Para peserta aksi membawa beberapa poster bertuliskan dukungan untuk KPK. Para peserta aksi juga membawa poster bertuliskan 'Save KPK'. Mereka juga berorasi dan menaburkan bunga dalam aksi itu.

Koordinator aksi, M Triyanto mengatakan sangat kecewa dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan surat presiden (Surpres) menyetujui revisi UU KPK. Menurutnya, kebijakan Presiden Joko Widodo itu telah mengabaikan suara rakyat yang telah memilihnya di Pemilu 2019.

"Janji kampanye dan Nawacita Jokowi antara lain soal memperkuat posisi KPK. Tapi Jokowi malah mengeluarkan Surpres menyetujui revisi UU KPK," kata Triyanto.

Dikatakannya, KRPK meminta Presiden Jokowi membatalkan dan menarik kembali surat presiden yang menyetujui pembahasan revisi UU KPK. KRPK juga meminta Presiden Jokowi menunda pembahasan revisi UU KPK.

"Kami meminta Presiden Jokowi menepati janji-janji kampanyenya," ujarnya kepada Tribunjatim.com.

Bistar Jazz Traffic 2019, Andien Kolaborasi Bareng Musisi Cerebral Palsy Asal Surabaya

Elly Sugigi Dekat dengan Pria Muda Agamis, Ceritakan Momen Digebuki Mantan Suami, Saya Takut

Triyanto menganggap ada poin-poin yang bisa melemahkan posisi KPK dalam revisi UU KPK. Antara lain, soal pegawai KPK harus aparatur sipil negara (ASN). Padahal, KPK merupakan lembaga independen yang posisinya di luar kekuasaan.

Selain itu, dalam revisi UU KPK juga diusulkan pembentukan dewan pengawas KPK. Menurutnya, selama ini, KPK sudah diawasi langsung oleh rakyat dan DPR.

"Kenapa harus ada dewan pengawas lagi. Dewan dan rakyat sudah cukup untuk mengawasi KPK" ujarnya. (sha/Tribunjatim.com)

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved