Hapus Anggaran Kunker Luar Negeri, DPRD Jatim Siap Kawal Program Pro Rakyat

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pasca keputusan penghapusan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri, DPRD Jatim kini mendorong pemerintah provinsi untuk menggencarkan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat.

Di tengah pembahasan Perubahan APBD Jatim 2025, dorongan ini disampaikan oleh dewan.

Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni turut membenarkan bahwa sekira Rp 19 Miliar alokasi kunjungan luar negeri saat ini memang dihapus.

Sebagai gantinya, anggaran jumbo tersebut digeser untuk berbagai program lain yang dinilai bisa berdampak langsung kepada masyarakat Jawa Timur. 

Baca juga: DPRD Jatim Hapus Anggaran Kunker Luar Negeri, Alihkan Untuk Beasiswa Hingga Sembako Murah

"Sejak awal kita yang di pimpinan itu kan sepakat untuk tidak melakukan PDLN atau Perjalanan Dinas Luar Negeri dan anggarannya dialihkan," kata Sri Wahyuni saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (5/9/2025). 

DPRD meminta agar OPD mulai merancang berbagai kegiatan yang bisa berdampak atau dinikmati langsung oleh masyarakat. Misalnya, pemberian Bantuan Sosial kepada warga terutama yang masuk kategori miskin.

Upaya ini perlu dilakukan antar lini OPD di Pemprov. Data penerima bisa mengacu di Dinsos. 

Selain pemberian Bansos, pergeseran anggaran itu bisa juga diwujudkan untuk kegiatan Pasar Murah. Sebab pasar murah dianggap sebagai program yang bisa langsung dinikmati masyarakat. Selain itu, dapat menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga kebutuhan pokok. 

Kemudian juga dapat mengendalikan inflasi, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap barang-barang, serta dapat memberdayakan ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan produsen kecil. Sri Wahyuni menginginkan agar Pemprov turut menggandeng dewan untuk ini. 

"Jadi kita nanti juga akan melakukan pengawasan untuk itu. Yang penting benar-benar dana itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Monggo mau dikemas seperti apa," ungkap Sri Wahyuni. 

Dalam Rapat Paripurna sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim sempat menyinggung terkait pergeseran anggaran PDLN serta penambahan pendapatan daerah dan Pikir yang tidak dapat direalisasikan.

Banggar meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menggunakan anggaran tersebut untuk kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, digunakan untuk beasiswa dan memperluas jangkauan penerimanya.

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf saat dikonfirmasi belum lama ini, mengatakan bahwa pergeseran anggaran PDLN itu lantaran memperhatikan berbagai aspek. Melalui Perubahan APBD Jatim 2025, anggaran belasan miliar itu direalokasi. 

Menurut Musyafak, bahwa upaya tersebut dilakukan lantaran pemerintah pusat sebelumnya juga menghapus kunjungan luar negeri.