Iuran BPJS Untuk Masyarakat Miskin Sudah Ditanggung Pemerintah, Ini Rinciannya
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Herman Dinata Mihardja menjelaskan, masyarakat miskin dan tidak mampu iurannya ditanggung Pemerintah.
Penulis: Fikri Firmansyah | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Terkait dengan iuran BPJS, bagi warga miskin dan tidak mampu iurannya ditanggung Pemerintah melalui APBN dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dijamin iurannya oleh APBD.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Herman Dinata Mihardja menjelaskan, masyarakat miskin dan tidak mampu iurannya ditanggung Pemerintah.
"Masyarakat tidak mampu iurannya sudah ditanggung Pemerintah melalui APBN dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dijamin iurannya oleh APBD," kata Herman kepada TribunJatim.com, Kamis (19/9/2019) di Kantor BPJS Kesehatan Jalan Dharmahusada No 2 Surabaya.
Herman Dinata Mihardja menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.
“Salah kalau ada yang mengatakan pemerintah tidak hadir menanggung kenaikan iuran," ujar Herman Dinata Mihardja kepada Tribunjatim.com.
Menurut Herman, justru pemerintah sangat luar biasa sudah membantu menanggung iuran untuk rakyatnya, yaitu sebesar 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.
"Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya,” tambahnya kepada Tribunjatim.com.
