Korupsi Uang Portal Gempol: Polres Pasuruan Perkirakan Kerugian Sampai Rp 180 Juta

Satreskrim Polres Pasuruan hingga kini masih menangani dugaan korupsi uang portal yang ada di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol tahun 2018 silam.

istimewa
Ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Satreskrim Polres Pasuruan hingga kini masih menangani dugaan  korupsi uang portal yang ada di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol tahun 2018 silam.

Polres Pasuruan mengaku belum bisa memastikan besaran nilai kerugian akibat dugaan korupsi itu.

Korps Bhayangkara mengaku masih menunggu hasil resmi audit yang dilakukan dari pihak independen.

Selain itu, saat ini, pihaknya juga sedang bekerjasama dengan APIP, yang melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Inspektorat.

(Warga Adukan Dugaan Korupsi Proyek Pengurukan Lapangan Desa Ngantru Tulungagung)

"Hanya saja, kalau perkiraan ya sekitar Rp 180 juta. Tapi itu belum pasti, bisa lebih sedikit dan lebih besar dari perkiraan itu," kata dia, Senin (30/9/2019) malam.

Ia menjelaskan, saat ini, pihaknya terus melakukan pemeriksaan saksi - saksi yang mengetahui kasus ini.

Kasus ini mencuat dari laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjutinya.

"Intinya, ini ada uang retribusi untuk tambang galian C yang diduga tidak disetorkan semuanya ke desa. Kami juga masih mendalami kasus ini," ucap 

"Termasuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini," jelasnya.

Dewa, sapaan akrab Kasatreskrim menambahkan, dalam jangka waktu dekat, pihaknya akan gelar perkara untuk kasus ini.

Ia menyebut, kasus ini terindikasi ada unsur pidana di dalamnya. Maka dari itu, kasus ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan.

(Polres Pasuruan Bidik Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Uang Portal di Desa Wonosunyo Gempol)

Menurut data TribunJatim.com, terdapat peraturan desa alias perdes terkait tambang yang dinilai misterius. 

Perdes itu disebut muncul secara tiba - tiba. Saat kasusnya sedang diselidiki kepolisian, tiba - tiba muncul Perdes yang mengatur soal ketentuan uang portal dan sejenisnya.

Cariyono mantan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonosunyo, yang juga saksi dalam kasus ini menjelaskan, sejak menjabat sebagai Ketua BPD tahun 2013 hingga 2017 tidak ada namanya perdes tambang.

"Kalau pun ada perdes tambang otomatis saya mengetahuinya. Tapi, tidak ada Perdes itu," kata Cariyono.

Kristiawan, Kepala Dusun Wonosunyo, desa setempat juga menjelaskan, perdes tambang tidak ada.

"Tiba-tiba kok sekarang ada perdes tambang. Lalu siapa yang membuatnya," tanyanya.

"Jika ada perdes tambang saya pasti tahu. Selama ini tidak pernah diajak bahas terkait perdes," tambahnya.

Reporter: SURYA / GALIH LINTARTIKA

(Rawan Terjadi Tindak Pidana Korupsi, Peradi Gresik Adakan Seminar Pengadaan Barang dan Jasa)

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved