Breaking News:

CICS Tegaskan Ada Potensi Kebangkitan PKI Lewat Terbitnya SKKPH yang Dikeluarkan Komnas HAM

CICS Tegaskan Ada Potensi Kebangkitan PKI Lewat Terbitnya SKKPH yang Dikeluarkan Komnas HAM.

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Suasana seusai nonton bareng film Penumpasan G30S/PKI 

CICS Tegaskan Ada Potensi Kebangkitan PKI Lewat Terbitnya SKKPH yang Dikeluarkan Komnas HAM

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Center for Indonesian Community Studies (CICS) melihat masih ada potensi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), melalui penerbitan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPH).

Hal itu diungkapkan CICS usai Nobar film pengkhianatan G30S/PKI di Aula Museum NU, Surabaya, Senin malam hingga Selasa dini hari (30/9-1/10/2019).

Dalam acara itu, juga hadir Ketua Dewan Panasihat Pengurus Besar Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PB PPKN), Choirul Anam; mantan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya, Wahyuddin Husein; serta sejumlah perwakilan elemen masyarakat, termasuk Banser.

Hari Kesaktian Pancasila, Kisah Pendudukan PKI di Madiun, Kaji Mbing: Madiun Bukan Kampungya PKI

Pengurus Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto Gelar Nobar Film G30S PKI

1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, Ini Bedanya dengan Hari Lahir Pancasila, Ada Kaitan G30S/PKI

Ketua CICS Arukat Djaswadi menyebutkan SKKPH ini dikeluarkan oleh Komnas HAM, dan diajukan secara pribadi, kemudian dibawa ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Ini yang menjadi jalan," kata Ketua CICS, Arukat Djaswadi usai Nobar film pengkhianatan G30S/PKI di Aula Museum NU, Surabaya, Senin malam hingga Selasa dini hari (30/9-1/10/2019).

Arukat melanjutkan, di Jawa Timur kini sedang menjadi target Bedjo Untung yang merupakan ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/YPKP 65 dan kawan-kawan untuk membangkitkan kembali PKI, namun disinyalir jumlahnya masih kecil.

Berdasarkan rilis yang diterima TribunJatim.com, Arukat menuturkan, pengajuan SKKPH berawal dari upaya eks PKI memposisikan dirinya sebagai korban. Mereka tergabung dalam kelompok paguyuban korban, mulai Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR KROB), kemudian Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 (YPKP 65) yang diketuai Bedjo Untung.

"YPKP 65 ini yang paling terakhir dan efektif. Bedjo Untung itu anggota IPI (Ikatan Pelajar Indonesia), sayapnya PKI di kalangan pemuda dan pelajar. Dan dia tidak pernah berhenti untuk mendapatkan pengakuan sebagai korban," katanya.

Ternyata, lanjut Arukat, Komnas HAM menerima eks PKI sebagai korban yang diwujudkan lewat SKKPH. "Kami tidak mempersoalkan santunannya, tidak. Yang kami persoalkan adalah konsekuensi dari SKKPH itu," ucapnya.

Dengan eks PKI diakui lembaga negara sebagai korban, tegas Arukat, berarti pelaku pemberontakan 1965 bukan PKI, dengan begitu mereka bersih. Maka tujuan mereka tinggal selangkah lagi.

"(Mereka akan) menuntut kompensasi, ganti rugi, rehabilitasi, menuntut supaya negara minta maaf, TAP MPR dicabut, akhirnya PKI hidup lagi," katanya.

Apakah pihak CICS sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM terkait penerbitan SKKPH? Menurut Arukat, pihaknya dijanjikan bertemu di Surabaya, namun belakangan Komnas HAM mengirim pesan pendek (SMS) yang meminta CICS mengajukan ke pengadilan jika keberatan dengan penerbitan SKKPH.

Sementara terkait pemutaran film pengkhianatan G30S/PKI, Choirul Anam mengatakan hal ini sebagai pengingat kepada masyarakat tentang kekejaman dan bahaya PKI.

"Saya minta yang muda-muda, harus tahu sejarah kelam ini untuk berwaspada di setiap lini kehidupan kita yang sekarang ini lagi panas," katanya.

Terbaru aksi besar-besaran mahasiswa menolak revisi UU KPK, RKUHP, serta beberapa RUU lainnya yang menelan korban jiwa dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) di Kendari, La Randi (21) dan Muhammad Yusuf Kardawi (19).

Penulis: Aqwamit Torik
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved