Kenaikan Honorarium PPK, PPS, dan KPPS Anggaran Pilwali Kota Blitar 2020 Membengkak
Pembengkakan anggaran Pilwali Kota Blitar 2020 karena ada kenaikan honorarium untuk tenaga PPK, PPS, dan KPPS
Penulis: Samsul Hadi | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Pembengkakan anggaran Pilwali Kota Blitar 2020 karena ada kenaikan honorarium untuk tenaga PPK, PPS, dan KPPS. Total kenaikan honorarium untuk tenaga PPK, PPS, dan KPPS mencapai Rp 3,6 miliar.
"Ada usulan kenaikan honorarium badan ad hoc oleh KPU RI dan masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. Kenaikannya mencapai Rp 3,6 miliar," kata Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam, usai menandatangani NPHD dengan Pemkot Blitar, Selasa (1/10/2019).
Umam mengatakan dengan adanya kenaikan honorarium badan ad hoc otomatis anggaran Pilwali 2020 untuk KPU ikut membengkak. Awalnya, KPU mengusulkan anggaran Pilwali ke Pemkot Blitar sekitar Rp 13 miliar.
Dengan adanya kenaikan honorarium badan ad hoc, KPU merevisi usulan anggaran Pilwali menjadi Rp 16,6 miliar.
"Setelan diverifikasi, usulan anggaran Pilwali untuk KPU yang disetujui Pemkot sekitar Rp 16 miliar," ujar Umam kepada Tribunjatim.com.
Dikatakannya, anggaran untuk KPU itu akan dicairkan dua tahap pada 2019 dan 2020. Pada tahun ini, anggaran yang diberikan ke KPU sekitar Rp 2 miliar.
• 600 Peserta Milenial Adu Modifikasi Virtual Honda Brio, Berikut Daftar 10 Finalis Desain Terbaik
• Pura-pura Pinjem Motor Buat Silaturahmi ke Teman, Pria Surabaya Ini Malah Gadaikan untuk Modal Judi
• Pemprov Jatim Kirim Tim ke Papua untuk Mendata dan Buka Posko Bantuan Pemulangan Warga Jatim
"Anggaran itu untuk sosialisasi, penetapan syarat minimal dukungan perseorangan, dan pembentukan petugas pengawas Pemilu," katanya kepada Tribunjatim.com.
Ketua Bawaslu Kota Blitar, Bambang Arintoko mengatakan Bawaslu mengajukan anggaran Rp 6 miliar untuk Pilwali Kota Blitar 2020. Tetapi, anggaran yang disetujui Pemkot Blitar hanya Rp 5,6 miliar. Anggaran itu juga diberikan dua tahap pada 2019 dan 2020.
Rencananya, pada tahun ini, anggaran yang diberikan ke Bawaslu sekitar Rp 1 miliar.
"Anggaran tahun ini akan kami pakai untuk merekrut Panwascam. Perekrutan Panwascam akan dilakukan tahun ini," katanya.
Plt Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan penandatanganan dana hibah Pilwali untuk KPU dan Bawaslu sudah ditandatangani bersama. Dia meminta KPU dan Bawaslu menggunakan anggaran itu sebaik-baiknya.
Menurutnya, anggaran Pilwali untuk KPU dan Bawaslu memang membengkak. Total dana hibah yang diberikan untuk KPU dan Bawaslu mencapai Rp 21,6 miliar.
Rinciannya untuk KPU sebesar Rp 16 miliar dan untuk Bawaslu sekitar Rp 5,6 miliar.
Menurutnya, selain ada kenaikan honorarium badan ad hoc, membengkaknya anggaran Pilwali juga karena untuk pengadaan logistik. Logistik Pilwali seperti kotak suara harus pengadaan lagi.
"Itu belum termasuk anggaran pengamanan untuk Polri dan TNI. Dana pengamanan akan kami anggarkan pada 2020. Termasuk anggaran fasilitasi untuk OPD. Perkiraannya, total anggaran Pilwali 2020 mencapai Rp 24 miliar," katanya. (sha/Tribunjatim.com)
