Revisi UU KPK Disebut Perlancar Investasi, Ketua KEIN: Ekonomi Harus Terlepas dari Politik

Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Soetrisno Bachir enggan berkomentar terkait polemik revisi UU KPK terhadap dinamika pada sektor ekonomi

TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Soetrisno Bachir saat ditemui di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin (7/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Soetrisno Bachir enggan berkomentar terkait polemik revisi UU KPK terhadap dinamika pada sektor ekonomi dan investasi di Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut adalah urusan Presiden dan DPR RI. "Apakah akan menerbitkan Perppu ataukah ada opsi lain, itu kita serahkan kepada presiden dan parlemen," ucap Soetrisno Bachir, Senin (7/10/2019).

Soetrisno justru menekankan bahwa dunia ekonomi bisnis harus mulai terlepas dari persoalan-persoalan politik.

"Seperti negara negara lain, di parlemen ada lempar lemparan kursi dan saling cacai maki tapi ekonomi tetap jalan. Di Thailand pemerintahannya berganti pun ekonominya tetap jalan. Jadi kegaduhan politik itu jangan menyebabkan ekonomi tersendat," ucap pria yang juga menjabat sebagai Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Aman Nasional (PAN) ini.

Ada Typo, Draf UU KPK Dikembalikan Lagi ke DPR RI oleh Istana Negara

Polres Mojokerto Ajak Pelajar Deklarasi Damai, Tak Terprovokasi Ikut Demo Tolak RUU KUHP & RUU KPK

Soetrisno juga mengakui bahwa politik di Indonesia saat ini sedang tidak bagus, untuk itu ia berharap agar semua pihak tetap mempunyai pikiran positif.

Jika tidak, hal tersebut akan menjadi wabah yang menyebar ke berbagai elemen masyarakat termasuk perguruan tinggi.

"Kita harus membendung agar virus  jahat dari politik tidak menyebar ke perguruan tinggi dan ormas-ormas keagamaan, sehingga kehidupan masyarakat maupun kehidupan berekonomi tidak terganggu dengan kegaduhan politik," pungkasnya.

Sekadar diketahui, revisi UU KPK menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengungkapkan salah satu alasan presiden Jokowi menyetujui revisi UU KPK adalah karena selama ini KPK dianggap menghalangi investasi masuk ke Indonesia, sehingga UU KPK perlu direvisi.

Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami masyarakat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9/2019) sore. 

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved