Cegah Penyelewengan Anggaran, Pemkab Nganjuk Intensif Sosialisasi Sistem Pengawasan Keuangan OPD

Upaya pencegahan terjadinya tindak penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bantuan operasional sekolah (Bos) di Nganjuk

Cegah Penyelewengan Anggaran, Pemkab Nganjuk Intensif Sosialisasi Sistem Pengawasan Keuangan OPD
Istimewa
Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi. 

TRIBUNJATIM.COM,NGANJUK - Upaya pencegahan terjadinya tindak penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bantuan operasional sekolah (Bos) SD hingga SMP terus dilakukan Pemkab Nganjuk.

Hal itu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk dengan menggelar sosialisasi sistem dan prosedur pengawasan, pengelolaan ABPD dan Bos SD/SMP.

Kepala Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Lies Handoyo mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan seluruh pejabat pengelola keuangan daerah di masing-masing OPD Pemkab Nganjuk dan Kepala Sekolah SD/SMP seKabupaten Nganjuk.

"Kegiatan ini lebih pada pendalaman sistem mekanisme pengawasan keuangan dan penggunaanya agar tidak melenceng dari aturan yang telah ada dan sekaligus antisipasi penyalahgunaan anggaran," kata Lies handoyo kepada Tribunjatim.com, Rabu (9/10/2019).

Oleh karena itu, ungkap Lies Handoyo, diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi itu bisa memberi manfaat dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Nganjuk.

Bolos Sekolah, Belasan Pelajar SMK di Tuban Diciduk Petugas Gabungan Saat Gelar Operasi Sayang

Merokok Saat Berkendara Bisa Diancam Denda Rp 750 Ribu, Ini Pasalnya

Artis Mandala Shoji Ambil Formulir Pendaftaran Nasdem untuk Pilwali Surabaya 2020

Sementara Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, Inspektorat sebagai kepanjangan tangan Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada perangkat daerah dirasakan mempunyai tugas yang cukup berat. Untuk itu, pengawasan keuangan daerah juga bisa dibantu oleh instansi eksternal dari Pemkab Nganjuk.

"Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga bisa melakukan pengawasan dari pengelolaan keuangan daerah. Tentunya bila ada pelanggaran bisa diproses sesuai ketentuan yang berlaku," kata Marhaen, panggilan Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.

Disamping itu, menurut Kang Marhaen, masyarakat juga dimungkinkan untuk ikut mengawasi keuangan daerah atau APBD Kabupaten Nganjuk.
Hal itu tidak bisa dihindari dengan adanya pengembangan pemanfaatan teknologi elektronik atau internet dalam proses pengelolaan keuangan daerah melalui program ebudgeting, dan sebagainya.

"Inilah mengapa sekarang ini semuanya harus terus ditata dan dipersiapkan oleh Pemkab Nganjuk jika tidak ingin ketinggalan," ucap kang Marhaen.

Oleh karena itu, ungkap Kang Marhaen, kegiatan sosialisasi harus terus dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas SDM dan akuntabilitas pelaporan pertanggungjawaban para pengelola keuangan pada perangkat daerah.

Artinya, pengelola keuangan daerah harus betul-betul cermat dan tepat sesuai aturan dalam mengelola keuangan daerah agar tidak terjadi kesalahan administrasi dan sebagainya. Apalagi jangan sampai berisiko hukum akibat terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.

"Maka dari itu, pengetahuan dari pejabat pengawas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nganjuk harus terus ditingkatkan tanpa ada pengecualian dalam upaya tertib administrasi Pemerintahan Daerah," tutur Kang Marhaen kepada Tribunjatim.com. (Achmad Amru Muiz/Tribunjatim.com)

Penulis: Achmad Amru Muiz
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved