Gubernur Jatim Khofifah Siapkan Solusi untuk Warga Miskin Jawa Timur yang Dikeluarkan dari BPJS PBI

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan solusi untuk warga yang masih miskin yang dikeluarkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.

Gubernur Jatim Khofifah Siapkan Solusi untuk Warga Miskin Jawa Timur yang Dikeluarkan dari BPJS PBI
SURYA.CO.ID/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Khofifah usai bertemu dengan BPJS Wilayah Jawa Timur, Rabu (9/10/2019) 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan solusi untuk warga yang masih berstatus miskin yang dikeluarkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) oleh pemerintah pusat.

Mantan Menteri Sosial RI itu menyebut mereka yang masih berstatus tak mampu bisa dimasukkan dalam peserta BPJS PBI Daerah (PBID). Terlebih Pemprov Jawa Timur saat ini masih ada dana penerimaan bagi hasil cukai rokok.

"Masalah itu tadi saya bawa rapat dengan Kadinsos dan Kadinkes, saya minta agar data yang 600 ribu warga Jatim yang dikeluarkan dari PBI itu masuk desil berapa, prosentasenya berapa," kata Khofifah usai bertemu dengan BPJS Wilayah Jawa Timur, Rabu (9/10/2019).

1,2 Juta Warga Miskin di Jatim Dikeluarkan dari PBI, BPJS: Pastikan Warga Ini Sudah Tak Miskin

Menurut Khofifah informasi yang ia dapatkan, ada sebanyak 1,2 juta warga miskin Jatim yang dikeluarkan dari kepesertaan BPJS PBI.

Sebanyak 607 ribu diantaranya kini sudah masuk kembali ke BPJS PBI, sedangkan sisanya masih belum kembali. Informasi itu menurut Khpfifah baru masuk padanya hari ini.

Sehingga Khofifah menyebut pihaknya langsung mengkooridinasikan agar sekitar 600 ribu warga miskin sisanya yang belum masuk kembali ke PBJS PBI dilakukan verifikasi data. Apakah memang mereka sudah keluar dari status tidak mampu atau masih masuk dalam kategori keluarga tidak mampu.

Data itu yang nantinya menentukan apakah mereka bisa dimasukkan kembali ke PBI ataukah tidak. Dinas Sosial ia minta melakukan pendataan.

Gubernur Jatim, Khofifah Tantang Penyuluh KB dan PKK Jadi Pemain Digital

"Nah pada posisi itu kita coba konversi, sebetulnya kan kita masih ada dana bagi hasil cukai yang penggunaannya hanya untuk layanan kesehatan. Jadi kita pada dasarnyahow to solve the problem," kata Khofifah.

"Begitu hari ini terkonfirmasi ke saya masalah itu, maka sekarang saya sedang minta datanya, 600 ribu itu tersebar dimana saja, dan kalau memang dia masih status tidak mampu maka harusnya bisa masuk kembali," urai Khofifah.

Terkait pengeluarkan kepesertaan BPJS PBI, Khofifah sempat meminta agar ada intermediasi. Selama enam bulan sebelum benar-benar dikeluarkan ada sosialisasi atau pemberitahuan agar masyarakat tidak kaget ketika tiba tiba kartu BPJS yang ia miliki tidak dapat berfungsi.

"Tapi tadi katanya tidak ada intermediasi makanya kan bikin kaget. Maka cobalah kita cocokkan kembali namanya juga kebijakan harusnya ada exercize," kata gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini.

BPJS Kesehatan Punya Tunggakan Rp 390 Miliar ke RSUD Dr Soetomo, Didorong Agar Segera Bayar

Maka, saat ini Pemprov akan melakukan verifikasi data.

Khofifah ingin masyarakat tak mampu tetap bisa mendapatkan bantuan layanan kesehatan. Sehingga dibutuhkan data yang benar valid.

"Kita masih punya ada dana bagi hasil cukai untuk pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu. Maka saya rasa masih bisa dikonversi untuk PBI daerah Tapi semua saya minta untuk cocokan data dulu. Kalau datanya sudah ada maka kita bisa menentukan. Sejauh ini insya Allah kita punya solusi," pungkas Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved