Pemkot Madiun Keberatan dengan Kenaikan Tarif Iuran JKN BPJS Kesehatan

Wali Kota Madiun, Maidi, mengaku keberatan dengan rencana kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan

Pemkot Madiun Keberatan dengan Kenaikan Tarif Iuran JKN BPJS Kesehatan
SURYA/RAHADIAN BAGUS
Wali Kota Madiun, Maidi, Senin (6/5/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Wali Kota Madiun, Maidi, mengaku keberatan dengan rencana kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Sebab, hal itu akan menyebabkan membengkaknya anggaran kesehatan masyarakat menjadi sekitar 100 persen.

Seperti diketahui iuran BPJS Kesehatan kelas III untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan mengalami kenaikan dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Kenaikan tersebut rencananya akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Padahal, selama ini Pemkot Madiun menanggung seluruh premi BPJS Kesehatan bagi sekitar 204.000 warga Kota Madiun. Biaya kesehatan ini ditanggung oleh Pemkot Madiun dari dana APBD.

"Ya, saya merasa keberatan atas kenaikan iuran BPJS," kata dia kepada wartawan, usai menghadiri acara di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, Rabu (16/10/2019).

Maidi menuturkan, setiap tahun Pemkot Madiun menyediakan Rp25 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan. Dengan demikian, apabila iuran peserta BPJS Kesehan naik, maka Pemkot Madiun harus menganggarkan Rp50 miliar.

Hal itu, kata Maidi, akan membebani Pemkot Madiun. Padahal, Pemkot Madiun berkomitmen untuk menjamin kesehatan seluruh warganya.

Dikenal Ceria dan Supel, Tetangga Siswa TK di Surabaya yang Meninggal Mengaku Kehilangan

Pelaku yang Ancam Bunuh Bupati Sumenep Minta Maaf, A Busyro Karim: Harus Ada Etika

Vicky Nitinegoro Ditangkap Atas Dugaan Kasus Narkoba, Masih Bisa Dilepaskan Polisi

"Kalau dulu yang difasilitasi hanya yang kurang mampu saja. Tapi kalau sekarang kan semua masyarakat," kata Maidi kepada Tribunjatim.com.

Dia menuturkan, sebelumnya pemkot memiliki program pelayanan kesehatan Jamkesmas. Dalam program ini, pemkot hanya membayarkan tagihan biaya kesehatan sesuai dengan warga yang sakit.

Namun, dengan adanya program BPJS, Pemkot Madiun harus membayarkan premi seluruh masyarakat, baik yang sakit ataupun tidak sakit.

"Memang, sebaiknya kan tidak digunakan," ungkapnya kepada Tribunjatim.com.

Maidi menambahkan, dirinya akan mengkaji masalah ini dan akan membawanya dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). (rbp/Tribunjatim.com)

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved