Menteri Agama Fachrul Razi Ultimatum PNS yang Dukung Khilafah Pergi dari Indonesia
Fachrul Razi menjadi sosok yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri agama Kabinet Indonesia Maju.
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Fachrul Razi menjadi sosok yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai menteri agama Kabinet Indonesia Maju.
Kesempatan ini dipakai Facrul Rozi menyatakan opini tegasnya terhadap adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung khilafah.
Fachrul Razi menegaskan, tidak ada ASN yang boleh memiliki sikap seperti itu dalam pemerintahan RI.
Ia pun mengultimatum kepada siapapun ASN yang mendukung khilafah untuk segera angkat kaki dari Indonesia.
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi dengan sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
Dirinya menekankan bahwa para ASN itu digaji oleh Indonesia. Maka sudah seharusnya mereka menghormati negara ini.
"Sikap kita mesti sama, kalau ada yang bersifat mendukung khilafah, khilafah itu kan mendukung negara lain, kamu dibayar Indonesia, kamu harus hormat Indonesia," ujar Fachrul Razi.
Purnawirawan Jenderal itu kemudian menanyakan apakah para ASN yang mendukung khilafah itu mau mengubah mindset.
Jika mereka tidak bisa merubah pola pikirnya, maka ia memerintahkan agar para ASN ini 'enyah' dari bumi pertiwi.
"Kamu bisa berubah nggak? Kalau nggak bisa, keluar Indonesia, keluar dari wilayah ini," tegas Fachrul Razi.
Ia kembali menekankan pernyataannya bahwa pemerintah tegas dalam menyikapi pola pikir sejumlah ASN yang dianggap menyimpang itu.
"Sikap kita harus sama, karena semua itu dikit-dikit radikalisme, jadi itu yang saya sampaikan," kata Fachrul Razi.
(Menteri Agama Disebut Bukan Kader NU, PWNU Jatim: Kami akan Kritis Siapapun Pemerintahnya)
Ketegasan terhadap PNS yang dinilai terlibat paham khilafah sudah dilakukan beberapa waktu ini.
Jika sebelumnya anggota TNI yang dicopot karena istrinya nyinyir di medsos, maka kini giliran ASN di Balikpapan yang dibebastugaskan karena tulisah 'Khilafah' di facebook.
Belum lama ini, seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) Kanwil (Kantor Wilayah) Kemenkumham di Balikpapan, Kalimantan Timur karena kedapatan mengunggah tulisan dukungan kepada ideologi lain selain Pancasila di media sosial.
