Menteri Agama Disebut Bukan Kader NU, PWNU Jatim: Kami akan Kritis Siapapun Pemerintahnya
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur enggan menanggapi pro dan kontra penunjukkan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama oleh Joko Widodo
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur enggan menanggapi pro dan kontra penunjukkan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama oleh Presiden Jokowi.
Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH Abdussalam Sokhib (Gus Salam) mengatakan bahwa kursi menteri agama adalah hak prerogatif presiden.
Untuk itu PWNU Jatim meyakini bahwa siapa saja yang ditunjuk oleh Presiden sebagai menteri adalah orang-orang terbaik.
"Kalau itu baik ya silakan, tapi NU tetap akan kritis siapapun pemerintahnya. Kalau tidak berpihak pada rakyat ya kita kritik," ucap Gus Salam, Kamis (24/10/2019).
PWNU Jatim juga mengajak untuk sama-sama melihat apakah menteri-menteri termasuk menteri agama yang ditunjuk Jokowi bisa bekerja dengan baik atau justru sebaliknya.
Lebih lanjut, jika ada kader atau warga NU yang menyatakan keberatannya terhadap kinerja atau penunjukkan menteri agama tersebut, Gus Salam mempersilakannya untuk menyampaikan langsung ke PBNU.
"Ketika ada apapun protes kabinet langsung kita kanalkan, karena yang bermitra dengan pemerintah pusat itu PBNU. Kita (PWNU) hanya meneruskan aspirasinya," pungkasnya.
Adapun sosok menteri agama Kabinet Indonesia Maju, yakni Fachrul Razi menjadi objek perbincangan lantaran disebut tidak punya latar belakang organisasi keagamaan semacam Nahdlatul Ulama.
(Bukan Kader NU, PWNU Jatim Pikir Dua Kali Undang Menteri Agama di Puncak Hari Santri)
Bahkan, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) KH Robikin Emhas mengatakan, pihaknya menerima protes dari banyak kiai.
Menurutnya, banyak kiai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi terkait jabatan Menag.
Menurut Robikin, para kiai paham bahwa Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama.
Namun sayangnya, pemilihan pemimpin Kemenag dinilai tak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran radikalisme.
(Pasca Pelantikan Presiden dan Menteri, Bupati Jombang Ajak Kawal Jalannya Pemerintahan)
