Ternyata, Anggaran Ideal di Pilwali Surabaya: Awey Sebut Angka 70 Miliar, Soetjipto Cukup 30 Miliar

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Para bakal calon Wali Kota Surabaya tak memungkiri membutuhkan dana besar dalam mengikuti kontestasi pilkada 2020 mendatang. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai puluhan miliaran rupiah.

Bakal Calon Wali Kota Surabaya, Vinsensius Awey misalnya, menyebut angka ideal untuk maju di Kota Pahlawan. Besarannya, ada di kisaran Rp50-70 miliar rupiah.

Dana sebesar itu, digunakan pada saat pencalonan, kampanye, hingga pengamanan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Sederhanananya, apabila ada 8000 TPS, maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp16 miliar. Ini untuk satu orang saksi di tiap TPS dengan upah Rp200 ribu," kata Awey ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (15/11/2019).

"Itu belum termasuk biaya kampanye, sosialisasi diri untuk meningkatkan kapabilitas, dan lainnya," ujar mantan Calon Legislatif DPR RI dari dapil Jatim 1 ini (Surabaya-Sidoarjo) ini.

Terkait strategi pembiayaan, pihaknya menyiapkan beberapa cara untuk menggalang dana. Pertama, membuat even penggalangan dana.

• Mahkota Boxing Series di Kota Batu, Daud Yordan Beberkan Persiapannya Melawan Petinju Afrika Selatan

• Solar Langka, Sopir ini Kesal Terpaksa Menginap di SPBU Tuban Seharian Menunggu

• Dua Pekan Solar Langka di Jawa Timur, Sopir Trailer Wadul ke DPRD Jatim

"Cara ini pertama kali dilakukan oleh Barack Obama yang berhasil pada 2012. Pada pemilu yang digelar 6 November 2012, Barack Obama dari Partai Demokrat tidak saja menang suara secara meyakinkan namun juga menang dalam penggalangan dana," kata politisi NasDem ini menerangkan.

Cara kedua, dengan membuka sumbangan secara online melalui situs kampanye, email, media sosial, hingga SMS. "Setiap pekan saya akan mengeluarkan pesan-pesan melalui internet dalam bentuk email maupun video dan mendorong pendukung saya untuk menyumbang," katanya kepada Tribunjatim.com.

Pihaknya juga akan menghindari pendanaan dari perusahaan atau perorangan yang tidak sesuai dengan visi misinya. Juga yang bertentangan pada kepentingan umum masyarakat Kota Surabaya.

Tak hanya itu, pihaknya akan melaporkan sumbangan dana kampanye untuk membantu mendorong akuntabilitas dana kampanye. "Sistem informasi ini setidaknya akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kandidatnya atau kandidat lawannya menerima sumbangan dana kampanye dari siapa saja," jelasnya.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dana kampanye amat penting untuk menunjukkan kepada publik tentang profil kandidat, profil pendukung, komitmen kandidat terhadap janji-janji kampanye hingga memperlihatkan gambaran pemerintahan terpilih.
"Poinnya, publik berhak mendapatkan informasi utuh tentang siapa saja pendonor di balik dana kampanye para kandidat," jelasnya.

Para bakal juga harus menguraikan secara terperinci sejumlah anggaran secara terbuka yang akan dikeluarkan. Misalnya, untuk biaya pemenangan baik dari sisi kampanye, rekrutmen saksi, rekrutmen tim sukses, anggaran kampanye, anggaran sosialisasi diri dalam membangun popularitas dan elektabilitas, serta anggaran untuk menggerakkan struktur partai koalisi,.

"Hal tersebut merupakan salah satu poin strategi utama yang untuk dirahasiakan terlebih dahulu sampai adanya tahapan koalisi yang jelas dan bakal calon walikota maupun wakil walikota yang direkomendasikan secara bersamaan antar partai koalisi," katanya.

Bakal calon Walikota Surabaya lainnya, Sutjipto Joe Angga, menyebut angka yang lebih kecil. Menurutnya, maju di Surabaya "hanya" membutuhkan Rp30 miliar.

"Bagi saya, itu sudah all-in. Paket komplit," katanya.

Menurutnya, besar kecilnya anggaran tersebut berdasarkan latarbelakang calon bersangkutan.