Menteri Desa PDTT : Lamongan Jadi Pilot Projec Target Penurunan Stunting Nasional

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar akan turut mengupayakan pencapaian penurunan angka stunting nasional sampai 17 persen sesuai kemauan Presiden RI, Joko Widodo.

"Kalau sampai hari ini 28 persen," kata Abdul Halim Iskandar usai menghadiri Jambore Inovasi Cegah Stunting (JICS) di Waduk Gondang, Jumat, (6/12/2019).

Abdul Halim Iskandar menjelaskan, pihaknya akan turut mengusahakan target penurunan itu dan dimulai dari Lamongan.

"Kita upayakan, kita mulai dari Lamongan, nanti akan kita deklarasikan, akan kita instruksikan, berangkat dari Lamongan kita turunkan stunting sampai angka 17 persen," kata Abdul Halim Iskandar kepada Tribunjatim.com.

• Pelatih Arema FC Buka Penyebab Timnya Gagal Menang Atas Kalteng Putra dan 4 Laga Tidak Menang\

• Rastra Dihapus, 3000 ton Beras Bulog Cabang Tulungagung Teracam Ada Penurunan Mutu

• Tangis Kesakitan Wanita Bojonegoro Saat Dibawa ke Puskesmas, Persalinan Darurat di Tepi Jalan Hutan

Menurutnya, aecara nasional angka stunting di Indonesia saat ini masih berada pada angka 28 persen.
Presiden memang menargetkan akhir kepemimpinannya penurunannya bisa maksimal sampai 17 persen.

Mengapa Lamongan dipilih? Abdul Halim Iskandar menilai, penanganan stunting di Kabupaten Lamongan sudah cukup bagus, ada di angka 7 persen pada penghujung tahun 2019 ini.

"Lamongan sudah di bawah 10 persen, sekitar 7 persen, makanya kita apresiasi. Menurut saya ketika prosesnya benar pasti hasilnya juga akan baik," ujarnya kepada Tribunjatim.com.

Dari semula pada tahun 2017 masih terdapat 23 persen stunting, yang kemudian turun menjadi 15,64 persen pada Februari 2018, dan menjadi 10,17 persen pada Agustus 2018 dan pada bulan Februari 2019 turun menjadi 9,57 persen.

Untuk anggaran penurunan stuntung akan dipikul secara gotong royong, sebab kata Halim, stunting juga menjadi program seluruh kementerian dan lembaga.

"Misalnya Lamongan, karena pemerintahannya kuat, Bupati komitmennya tinggi terhadap penurunan stunting, maka tentu beban APBD menjadi salah satu target.

"Kalau di NTT misalnya, karena PAD dan kekuatan APBD juga pas-pasan, maka kita dari Jakarta banyak yag akan turun," katanya.

Kemerterian PUPR, urusan sanitasi, Kementerian Kesehatan urusan tambahan pangan, Kementerian Desa, pengalokasian Dana Desa, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pertanian, semua kerja untuk penyelesaian stunting, karena masa depan SDM ditentukan hari ini.(Hanif Manshuri/Tribunjatim.com)