Dewan Gresik Hadirkan Puluhan Warga dari Tiga Kelurahan yang Terdampak Batu Bara PT Gresik Jasa Tama

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Puluhan warga dari tiga kelurahan yang terdampak batu bara PT Gresik Jasa Tama (GJT) dikumpulkan di Kantor DPRD Gresik, Rabu (11/12/2019).

Mereka bertemu langsung oleh Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani dan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Gresik.

Samsul Ma'arif warga Kelurahan Kemuteran mengaku, pada pertemuan terakhir pihak PT Gresik Jasa Tama (GJT) merasa telah memberi apapun ke warga.

Salah satunya jaring untuk mengurangi polusi debu.

Namun, menurut warga, jaring tersebut tidak berpengaruh sama sekali.

Oleh karena itu, warga meminta aktivitas bongkar muat direlokasi.

"Warga tetap minta aktivitas bongkar muat direlokasi," ujarnya.

• INGAT, Tak Ada Perpanjangan Pemutihan Pajak Kendaraan, Layanan Samsat Buka hingga Pukul 22.00 WIB

Pihaknya tidak ingin crane bongkar muat disini.

Sebab, imbasnya menimbulkan penyakit bagi warga.

"Katanya bongkar muat disini cost lebih murah dibanding Lamongan dan Probolinggo. Dia untung besar kita kena penyakit semua," tegasnya.

Uji kepekatan udara yang dijanjikan juga tidak pernah ada sama sekali.

Pada tahun 2015 lalu, warga juga sudah turun ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tetapi malah dilempar ke KSOP.

• Asyik Liburan di Denpasar Bali, Pria ini Malah Ditangkap Polisi, Mobil Warga Tulungagung Jadi Bukti

Padahal, aktivitas batu bara juga terjadi di kawasan Maspion, tetapi warga disana tidak ada protes. Sebab, jarak dengan rumah warga sejauh 4 Km.

"Kalau disini jaraknya sangat dekat, bongkar muat dengan pemukiman warga," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh warga Kelurahan Lumpur dan Kelurahan Kroman menegaskan relokasi harga mati.