Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK, Khofifah Akan Kumpulkan Kepala Daerah hingga Pejabat Eselon 3 se Jatim

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan akan mengumpulkan bupati, wali kota, sekda, kepala Bappeda, kepala UPT, balai kementerian hingga eselon 3 serta pejabat pembuat komitmen (PPK) se Jawa Timur besok, Kamis (9/1/2020).

Hal ini menyusul pasca Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring OTT KPK, Selasa (7/1/2020) malam.

Para pejabat strategis se Jawa Timur tersebut dikumpulkan untuk mendapatkan pengarahan dari Ketua KPK Firli Bahuri terkait pengadaan barang, pengadaan jasa, hingga perizinan di Jawa Timur.

• Bupati Sidoarjo Terjaring OTT KPK, Solidaritas Mahasiswa Sidoarjo: Kami Sedih Sekaligus Senang

"Sebetulnya besok para bupati walikota, kami mohon hadir. Bahkan sampai PPK, kepala dinas, sekda, kepala bappeda juga kami minta hadir," kata Khofifah, Rabu (8/1/202).

"Harapannya adalah semua bisa mendapatkan penguatan bagaimana menjaga tingkat akuntabilitas yang baik," sambungnya.

Ia menegaskan, dalam forum yang menjadi rangkaian acara sosialisasi Perpres No 80 Tahun 2019 tersebut, akan menjadi ajang penegasan.

Agar seluruh pejabat di Jawa Timur terkonfirmasi bagaimana menjalankan pemerintahan yang terukur akuntabilitasnya dan transparansinya.

"Besok sebanyak 511 eselon 3 sampai juga PPK di Jawa Timur semua juga diwajibkan mengikuti rakor. Yang insya Allah keynote speakernya adalah Bapak Ketua KPK,"

"Jadi saya berharap semua terkonfirmasi bagaimana sebetulnya menjalankan pemerintahan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi," kata Khofifah.

• Diinterogasi KPK 16 Jam di Polda Jatim, Bupati Saiful Ilah Sempat Terhuyung, Muncul Pengakuan Pendek

Pasalnya ke depan akan banyak proyek besar yang akan dilakukan di Jawa Timur seusai turunnya Perpres No 80 Tahun 2019 terkait percepatan pengembangan kawasan Gerbangkertasusila, Bromo Tengger Semeru, Selingkar Wilis dan Listas Selatan.

Akan ada 218 proyek strategis yang membutuhkan total investasi hingga Rp 292,4 trilliun.

Lebih dari separuh proyek ini dilakukan dengan format pendanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

• Wabup Sidoarjo Cak Nur Pastikan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Tetap Berjalan, Pasca OTT KPK

"Kita ingin semua terkonfirmasi bagaimana menjalankan ketertiban administrasi pemerintahan yang baik. Bagaimana semua perjalanan program kita ini berjalan dengan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat itu bisa dilanjutkan," pungkas Khofifah.

Khusus terkait Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang terkena OTT KPK, Khofifah menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada yang berwenang.

"Sekarang kita menyerahkan pada aparat hukum yang sedang melaksanakan tugasnya," kata Khofifah.

• KONDISI Pemkab Sidoarjo Pasca KPK OTT Bupati Saiful Ilah, Pagar Pendopo Ditutup, Ruang LPSE Disegel

Sebelumnya diberitakan, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan KPK OTT Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Bahkan kepala daerah tersebut juga sudah sempat diperiksa di Mapolda Jawa Timur.

"Benar, KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur," ujar Ali Fikri kepada awakmedia di Jakarta, Selasa (7/1/2020) malam.

• Reaksi PKB Sidoarjo saat Bupati Saiful Ilah Kena OTT KPK Dugaan Skandal Perizinan, Akui Tak Tahu

Kendati begitu, Ali Fikri mengaku masih belum bisa menyampaikan detail identitas siapa saja yang sedang diperiksa oleh penyidik.

Ia menjanjikan awakmedia di Jakarta untuk menggelar perskon terkait OTT di Kabupaten Sidoarjo.

"Terkait pengadaan barang dan jasa," pungkasnya.

• Wabup Sidoarjo Sebut Bupati Sempat Lantik 149 Pejabat di Pendopo di Sore Hari, Sebelum Kabar OTT KPK

Operasi di Sidoarjo ini merupakan OTT perdana yang dilakukan tim KPK pasca-perubahan UU lembaga superbody tersebut.

Sekaligus di era pimpinan Firli Bahuri dan pertama pula pada 2020. (Fatimatuz Zahroh)