Warning KPK pada Kepala Daerah Soal Uang Ketok Palu Pengesahan APBD: Jangan Sampai Terjadi di Jatim

Warning KPK pada Kepala Daerah Soal Uang Ketok Palu Pengesahan APBD: Jangan Sampai Terjadi di Jatim

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua KPK Firli Baruli mengingatkan para kepala daerah dan juga ketua DPRD se Jatim agar tidak ada uang ketok palu dalam pengesahan APBD, baik kabupaten kota maupun provinsi.

Pasalnya tradisi memberikan uang ketok palu seolah masih menjadi tradisi tak sehat yang dilakukan di banyak daerah di Indonesia.

Firli meminta tradisi memberi uang ketok palu dalam pengesahan anggaran tak dilakukan karena menjadi pelanggaran berat dan merugikan rakyat.

• Bupati Saiful Ilah Jadi Tersangka KPK, PKB Sidoarjo Tunggu Petunjuk DPW dan DPP

• Bupati Sidoarjo Terjaring OTT KPK, PKB Belum Pikirkan Pengganti Abah Ipul

• OTT Komisioner KPU, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat Dukung 100% Langkah KPK

Hal itu disampaikan Firli Bahuri saat memberikan arahan khusus pada seluruh kepala daerah dan forkopimda se Jawa Timur di Grand City, Kamis (9/1/2020).

Pengarahan itu dilakukan atas undangan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang menggelar Rakor dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jatim Tahun 2020.

"Saya meminta seluruh kepala daerah hati-hati betul dalam pengelolaan keuangan negara. Saya titip ini pak, bu, dalam pengesahan APBD jangan ada uang ketok palu. Di beberapa tempat itu menjadi persoalan. Saya minta hal ini jangan terjadi di Jawa Timur," tandas Firli.

Uang ketok palu, diceritakan Firli, kerap dilakukan sebagai lobi anggota dewan dengan pemerintah daerah untuk lobi-lobi pengesahan anggaran.

Dari mana uang itu diambil, biasanya kepala daerah akan mengumpulkan kepala OPD nya untuk mengumpulkan uang demi memenuhi uang ketok palu.

"Biasanya lalu kepala daerah mengumpulkan dinas PU, BKAD, demi mengumpulkan uang ketok palu. Ini rentan ada korupsinya," tegas Firli.

Karenanya ia meminta praktek tindakan korupsi tidak menjadi budaya yang dilestarikan. Melainkan harus ditiadakan.

Terlebih Jawa Timur memiliki jumlah kasus penangkapan OTT yang cukup besar. Terbaru Bupati Sidoarjo Saiful Ilah juga terkena OTT suap untuk perizinan proyek infrastruktur

"Saya tidak hepi sekali, kalau ada epala daerah kena OTT. Maka pencegahan menjadi upaya yang terus kita lakukan," tandas Firli.

Ia menekankan dampak korupsi itu jamak. Ada sanksi sosial, sanksi ekonomi dan sanksi politik. Walaupun ada kepala daerah yang bukan kader partai namun dalam mengikuti kontestasi politik pasti diusung oleh partai.

"Maka tahun depan ada 270 pemilihan keala daerah yang akan mengikuti konstestasi Pilkada. Di Jawa Timur ada 19. Maka saya titip ibu gubernur, khusus soal 19 daerah itu saya gak ingin ada yang main-main dengan korupsi. Kalau bisa saya datang memberi pengarahan," pungkas Firli.