Didakwa Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, 2 Bos Perusahaan Ini Pilih Ajukan Eksepsi di PN Surabaya

Didakwa terbitkan faktur pajak fiktif, 2 bos perusahaan ini langsung ajukan eksepsi di PN Surabaya.

Didakwa Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, 2 Bos Perusahaan Ini Pilih Ajukan Eksepsi di PN Surabaya
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
dua terdakwa Ronald Ferdinand dan Teguh Setiabudi saat jalani sidang di PN Surabaya 

Didakwa Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, 2 Bos Perusahaan Ini Pilih Ajukan Eksepsi di PN Surabaya

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Secara bersamaan dua terdakwa tindak pidana faktur pajak fiktif, Ronald Ferdinand dan Teguh Setiabudi mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa.

Pengacara terdakwa, Abror Prima Putra menyatakan, dalam dakwaan jaksa, perbuatan terdakwa disebut telah merugikan keuangan negara. Menurut dia, jika demikian, maka perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana korupsi.

"Di sini ada kerugian negara. Semestinya ranah Pengadilan Tipikor bukan Pengadilan Negeri Surabaya," tuturnya.

Tahun 2019, Realisasi Pajak Hotel dan Losmen di Situbondo Mencapai Rp 711.049.070

Dua Tersangka Pembuat Faktur Pajak Fiktif Akan Jalani Sidang di PN Surabaya Pekan Depan

Sejumlah Nama Terungkap dalam Sidang Kasus Faktur Fiktif di PN Sidoarjo

Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh. Uraian eksepsi menurutnya akan dibacakannya dalam sidang pekan depan. Dia juga tidak mau berkomentar apakah terdakwa sudah berbuat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa. 

"Nanti harus kami lihat dulu dalam persidangan faktanya bagaimana mengenai perbuatan terdakwa," katanya. 

JPU Harwiadi mendakwa Teguh telah melanggar perpajakan. Direktur Utama PT Budi Karya Mandiri (BKM) ini dianggap telah menerbitkan faktur pajak fiktif. Pria 54 tahun ini menyampaikan surat pemberitahuan tahunan masa pajak pertambahan nilai (PPN) yang isinya fiktif pada 2014. 

Modusnya, Teguh yang tinggal di Jalan Babatan mendirikan perusahaan tersebut. Namun, perusahaan yang tercatat bergerak di bidang kontraktor, renovasi dan restorasi ini sebenarnya tidak pernah ada. Dia menggunakan alamat rumahnya di Babadan sebagai alamat perusahaan.

Perusahaan ini tidak pernah bertransaksi. Namun, Teguh menerbitkan faktur fiktif seolah-olah ada transaksi.  Akibatnya, negara dirugikan Rp 1,64 miliar.

"Perusahaan terdakwa tidak ada kegiatan usaha namun menerbitkan faktur pajak. Padahal tidak disertai pembelian barang dan tidak ada pembayaran secara riil," ujar jaksa Wiwid dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis, (13/1/2020). 

Sementara itu, terdakwa Ronald memiliki perusahaan aktif. Perusahaan yang bergerak di bidang suplier mesin dan peralatan industri ini beraktivitas jual beli.

Namun, pria 46 tahun ini tidak menyetorkan PPN yang dipungut antara 2011 sampai 2012. Menurut dia, PPN digunakan untuk kepentingannya pribadi. Dia benar-benar ada transaksi. Akibatnya, negara merugi sampai Rp 3,9 miliar. 

"Sudah memungut PPN dari konsumen, tapi tidak disetorkan ke negara. Tapi, dipakai untuk kepentingan pribadinya," ucapnya.

Penulis : Samsul Arifin

Editor : Sudarma Adi

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved