Puluhan Guru Tak Tetap Adukan Nasib ke DPRD Lamongan, Pemkab Buat Aturan Honor dari BOS 50 Persen

Puluhan Guru Tak Tetap adukan nasib ke DPRD Lamongan, pemkab buat aturan honor dari BOS 50 persen.

Puluhan Guru Tak Tetap Adukan Nasib ke DPRD Lamongan, Pemkab Buat Aturan Honor dari BOS 50 Persen
SURYA/HANIF MANSHURI
Pertemuan puluhan perwakilan Guru GTT dan PTT dengan Komisi D dan dinas terkait, Jumat (14/2/2020) 

Puluhan Guru Tak Tetap Adukan Nasib ke DPRD Lamongan, Pemkab Buat Aturan Honor dari BOS 50 Persen

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Puluhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lamongan mengadukan nasibnya pada wakil rakyat di Gedung DPRD Lamongan di Jalan Basuki Rahmad, Jumat (14/2/2020).

Para guru yang memperjuangkan nasib agar bisa mengikuti CPNS diterima Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan.

"Kami ingin pemerintah memperhatikan nasib para guru GTT," kata Anis Nurul Hudayati perwakilan guru GTT asal Windu Karangbinangun di depan wakil rakyat.

Pemkab Lamongan Siapkan Gedung Sementara untuk Sekretariat Bawaslukab

Besok, Pemkab Lamongan Jemput Dua Mahasiswi yang Pulang Dari China Pasca Jalani Observasi

Kini Bawang Putih Rp 45 Ribu, Disperindag Lamongan Minta Distributor Tak Timbun Stok Gegara Corona

Banyak guru GTT dan PTT yang sudah puluhan tahun mengabdi tapi masih belum memperoleh kesempatan untuk menjadi CPNS.

Anggota Komisi D, Imam Fadeli mengaku memahami betul apa yang menjadi kegelisahan para guru GTT." Semua kuncinya ada di pusat, tapi yang di daerah juga tetap mendorong pemerintah pusat," kata Imam.

Imam bahkan berdalih pemerintah dan legislatif memikul dosa besar jika tidak memikirkan dan memperjuangkan nasib guru GTT.

Semuanya menginginkan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) disejahterakan. "Mengingat selama ini mereka telah berjuang untuk mencerdaskan generasi bangsa," kata Imam.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abd Shomad menyambut baik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem yang memberikan kebebasan Kepala Sekolah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maksimal 50 persen untuk alokasi honor GTT maupun PTT.

"Saya berharap instansi terkait baik Dinas Pendidikan maupun Keuangan membuat perumusan yang baik. Dan kalau bisa 50 persen direalisasikan, agar guru yang selama ini sengsara bisa sejahtera," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Halaman
12
Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved