Disiapkan Lagi Dana Sebesar Rp 85 M untuk Penangan Covid-19 di Sidoarjo

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Setelah anggaran sebesar Rp 114 miliar disepakati Pemkab bersama DPRD Sidoarjo, ada lagi persiapan dana sebesar Rp 85 miliar yang dimungkinkan bisa dialokasikan untuk penanganan dampak pandemi virus Corona atau Covid-19 di Kota Delta.

Menurut Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, dari dana Rp 114 miliar yang telah dialokasikan, sebanyak Rp 45 miliar bakal difokuskan pada warga terdampak. Seperti warga kurang mampu, korban PHK, dan sebagainya.

Sementara sisanya lebih difokuskan pada penanganan. Seperti untuk pengadaan APD (alat pelindung diri) bagi tenaga medis, masker, disinfektan, dan sebagainya.

“Jika nanti dirasa masih kurang, bakal dialokasikan lagi. Dari hasil memilah-milah anggaran yang memungkinkan dilakukan realokasi, setidaknya ada sekira Rp 85 miliar yang memungkinkan,” kata Nur Ahmad Syaifuddin, Kamis (9/4/2020).

Dana itu berasal dari beberapa plot alokasi anggaran di sejumlah dinas. Yang pasti, ditegaskan Nur Ahmad, bukan dana Pilkada (pemilihan kepala daerah).

• Copot Mahkotanya, Sang Ratu Kecantikan Pilih Bekerja Lagi sebagai Dokter Bantu Rawat Pasien Covid-19

• Anggota DPRD Mabuk Bareng 3 Wanita, saat Ditilang Malah Ngamuk Pamer Jabatan: Tidak Tahu Saya?

• 5 Jenis Meningitis atau Penyakit Radang Selaput Otak yang Perlu Diketahui, Ada yang Bisa Menular

Di sisi lain, Pemkab juga mendapat kabar bakal menerima bantuan dari pemerintah pusat untuk 28.000 warga terdampak pandemicvirus Corona atau Covid-19 di Sidoarjo.

“Khusus untuk data penerima bantuan sebanyak 135.000 warga yang berdasar data Dinas Sosial, sudah tidak bisa diutak-atik. Yang memungkinkan adalah warga terdampak lain, seperti korban PHK, pedagang kecil, ojek, dan sebagainya,” lanjutnya.

Bantuan untuk warga terdampak, di luar data dinsos, masih perlu verifikasi. Misalnya warga kena PHK, apakah tidak mendapat pesangon sebagaimana mestinya, masih kategori mampu, atau sebagainya.

Kabar yang diterima Pemkab Sidoarjo, sekarang ini korban PHK sudah tembus sekira 10.000 orang warga.

“Kita verifikasi terlebih dulu agat tidak tumpang tindih. Mereka itu yang memungkinkan mendapat bantuan. Dari pemerintah pusat atau dari alokasi anggaran yang disiapkan APBD Sidoarjo,” ujar Nur Ahmad Syaifuddin.

Pemkab bakal melibatkan pemerintah desa, koramil, polsek, dan sejumlah elemen untuk memastikan siapa warga terdampak yang berhak menerima bantuan. Demikian halnya dalam proses distribusi, pemerintah tinggat desa juga dilibatkan.(ufi/Tribunjatim.com)