DPRD Desak Pemkot Surabaya Alokasikan Anggaran untuk Lapangan Kerja Kerakyatan

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mendesak agar Pemkot Surabaya segera merencanakan penganggaran dalam kondisi pandemi virus Corona atau Covid-19 saat ini. Harus dipikirkan alokasi anggaran untuk menciptakan lapangan kerja di masyarakat.

"Perlambatan ekonomi kian terasa di masyarakat. Banyak pekerja dirumahkan dan pelaku ekonomi kelimpungan. Harus ada lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja dari warga setempat," ungkap Adi kepada Tribunjatim.com, Jumat (17/4/2020).

Permintaan itu terkait pergeseran dan perubahan kegiatan pada APBD Kota Surabaya di tengah pendemi virus Corona atau Covid-19.

Musibah virus Corona atau Covid-19 ini telah menimbulkan berbagai dampak sosial-ekonomi yang serius di masyarakat.

Ketua DPRD yang mantan jurnalis ini ingin ada alokasi anggaran dari APBD yang berputar di Surabaya dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Ada multiplayer effect.

• Kompetisi Liga 1 Terancam Dihentikan Permanen Jika Corona Belum Reda, Arema FC Ikuti Keputusan PSSI

• TERBONGKAR Asal Mula Virus Corona Menyebar di Surabaya, ini Lokasi Pasien Pertama, Kini Kian Meluas

• Penyebab Patung Dewa Kong Co di Tuban Runtuh Dibeber Penilik, Singgung Firasat Corona Bakal Hilang

Untuk mengungkit ekonomi lapisan bawah, para pedagang kecil, toko kelontong, pekerja harian, pelaku UMKM, dan sebagainya. Kelompok masyarakat inilah yang kini kelimpungan.

Adi, yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surabaya, mencontohkan pembuatan alat pelindung diri (APD) dan masker yang saat ini dibutuhkan. Semua bisa diproduksi dengan memberdayakan kelompok masyarakat tersebut.

Begitu juga Pembuatan kering tempe dan abon. Makanan ini untuk menyuplai ratusan ribu KK masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selama 2 bulan. Pemkot tengah menjamin paket sembako dan makanan ini.

“Itu memberdayakan UMKM di Surabaya, yang menyerap tenaga-tenaga kerja warga setempat. Maka, dari alokasi APBD yang dikucurkan, akan memberi efek ekonomi nyata ke masyarakat Surabaya,” tutur Adi.

Tataran teknis diserahjan Pemkot Surabaya. Pemkot bisa mendesain kebijakan yang secara kreatif memutar uang APBD agar bermanfaat bagi penyerapan kerja masyarakat.

DPRD memahami ketersediaan dana di kas Pemerintah Kota Surabaya, sangat terbatas. Sementara banyak yang harus dikerjakan. Di pihak lain, dari sisi pendapatan daerah pasti turun.

“Proyeksi atas pendapatan pasti turun. Dari pajak dan retribusi, turun. Pemkot Surabaya yang bisa menerangkan estimasi di saat pendemi Covid-19,” kata Adi.

Pemerintah pusat telah memberi payung hukum bagi kepala daerah, untuk melakukan penggeseran dan perubahan kegiatan-kegiatan. Difokuskan penanganan Covid-19.

Saat ini praktis salah satu persoalan penting bagi masyarakat adalah melambannya kegiatan ekonomi. Bahkan beberapa sektor berhenti. PHK karyawan, tenaga kerja harian dan serabutan menjadi tidak punya penghasilan.

“Maka, APBD juga menjadi instrumen untuk menciptakan jaring-jaring pengaman sosial, salah satunya menciptakan lapangan kerja. Tentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemkot Surabaya,” kata Adi kepada Tribunjatim.com.

Ia mengatakan, akan menyuarakan usulan tersebut dalam rapat dengar pendapat, antara Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya. (Faiq/Tribunjatim.com)