Virus Corona di Tulungagung
Paket Bantuan Pangan Non Tunai Dipertanyakan Warga Tulungagung, Nilai Diduga Kurang dari Rp 200.000
BPNT diambil dari warung elektronik (e-warung) dan terdiri dari 12,5 kilogram beras premium, beras Fortivit 1 kilogram, dan telur 18 butir.
Penulis: David Yohanes | Editor: Dwi Prastika
Laporan Wartawan TribunJatim.com, David Yohanes
TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tulungagung, Jawa Timur, mempertanyakan jumlah bantuan yang diberikan.
Sebab dari hitungan kasat mata, jumlah barang yang dibagikan tidak sampai senilai Rp 200.000, sesuai besaran BPNT dari pemerintah pusat.
Bantuan yang diambil dari warung elektronik (e-warung) ini terdiri dari 12,5 kilogram beras premium, beras Fortivit 1 kilogram, dan telur 18 butir.
• Bantu Warga Terdampak Pandemi Covid-19, Polres Tulungagung Dirikan Dapur Umum, Masak 200 Nasi Kotak
• Pemkab Kediri Sediakan Tempat Isolasi dan Observasi untuk Pemudik, Tersebar di Tiga Wilayah
Siswanto, warga Kecamatan Sumbergempol menghitung, nilai barang ini kurang dari Rp 175.000.
Beras premium di Bulog dipatok Rp 10.000 per kilogram, sehingga nilai bantuan beras sebesar Rp Rp 125.000.
“Untuk beras Fortivit kan sudah kerja sama dengan Bulog juga, dan dipatok Rp 20.000 per bungkus berisi satu kilogram,” terang Siswanto, Jumat (17/4/2020) sore.
Sedangkan telur saat ini harga di pasaran sekitar Rp 23.000 per kilogram.
• Komisi III Persoalkan Tempat Relokasi Eks Pedagang Mastrip di Jalan Bengawan Solo Kota Blitar
Rata-rata satu kilogram telur berisi 16 butir, namun Siswanto mengasumsikan 18 butir telur itu seberat 1,25 kilogram.
Dengan demikian, nilai bantuan telur itu sebesar Rp 28.750.
Jika seluruh bantuan ditotal, nama nilainya hanya Rp 173.750, selisih Rp 26.250 per paket bantuan.
“Pertanyaan saya, kenapa nilainya tidak disesuaikan dengan besaran paket bantuan yang dari pusat?” keluh Siswanto.
Siswanto menambahkan, beras yang dibagikan dikemas dalam karung tanpa merek.
• Denpom V/3 Malang Bagi-bagi Sembako pada Warga yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi Covid-19
• Tak Mungkin Tolak Pemudik, Ketua DPRD Jatim Minta Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan Ruang Observasi
Dengan begitu, kualitas beras itu juga dipertanyakan, karena tidak ada lembaga yang bertanggung jawab.
Namun apapun jenis beras itu, menurutnya tidak boleh melebihi harga beras yang dipatok oleh Bulog.