36 Petugas Verifikasi dan Validasi Mendata Warga Miskin Terdampak Covid-19 di Kota Mojokerto

 TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Sebanyak 36 Petugas Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan fasilitator se- Kota Mojokerto dilibatkan untuk melakukan verifikasi dan validasi keluarga miskin yang berhak menerima bantuan sosial terdampak virus Corona atau Covid-19.

Petugas SLRT tersebar di setiap kelurahan itu bertugas melakukan verifikasi dan validasi ulang untuk memastikan tidak ada data ganda dalam penerimaan bantuan sosial tersebut.

Perlu diketahui, ketentuan penerimaan bantuan sosial syaratnya khusus bagi penerima yang namanya belum tercantum dalam data bantuan apapun.

Misalnya, bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk masyakarat miskin yang terdampak virus Corona atau Covid-19, meliputi Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNTN) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan termasuk penerima Kartu Pra Kerja.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menjelaskan petugas SLRT ini sudah memiliki wilayah tugas pada masing-masing kelurahan. Sebaran petugas di setiap kelurahan bervariasi yakni empat orang untuk wilayah kelurahan yang luas dan ada juga dikerjakan oleh satu orang karena luas daerah dan jumlah kelurga miskin juga sedikit.

• Apa Itu PSBB untuk Menghambat Laju Penyebaran Virus Corona? Ini Bedanya dengan Karantina Wilayah

• Aksi Curi Motor saat Diparkir di Halaman Rumah Kos di Surabaya, Rekaman CCTV Ungkap Jumlah Pelaku

• UPDATE CORONA di Dunia Senin 20 April, Kematian di Amerika Capai 40.495, Total Kasus Global 2,4 Juta

"Jadi 36 orang petugas ini adalah garda terdepan Pemkot Mojokerto untuk melakukan verifikasi dan validasi tentang warga miskin di Kota Mojokerto," ujarnya kepada Tribunjatim.com, Senin (20/4/2020).

Ning Ita memberikan arahan langsung kepada petugas SLRT ini agar bekerja cepat karena harus segera mendistribusikan bantuan tersebut.

Petugas mendampingi warga untuk mendata penerima bantuan untuk pemerataan sekaligus memastikan jangan sampai ada yang terlewatkan sehingga tidak mendapat bantuan sosial.

"Kita juga terbentur aturan di mana yang sudah mendapat bantuan tidak boleh diberi lagi jadi harus dipilah betul," cetusya kepada Tribunjatim.com.

Ditambahkannya, Pemkot Mojokerto juga sudah menganggarkan kuota 5.500 bantuan paket sembako selama 7 bulan dan harus dipetakan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut.

"Bantuan pada bulan April sudah aman, nah petugas inilah yang mengamankan (Validasi Data) untuk bantuan pada Bulan Mei dan seterusnya," jelasnya.

Seperti yang diberitakan, Kementerian Sosial (Kemensos) RI memberikan kuota tambahan bantuan sosial kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk warga terdampak Covid-19 sebanyak 2.081 kepala keluarga (KK).

Ini artinya, ada 10.068 warga yang akan mendapatkan jaring pengaman sosial dari pemerintah daerah selama tujuh bulan ke depan.

Dari jatah 2.081 KK tersebut, bantuan yang telah diberikan sebanyak 1.296 KK melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sedangkan 7.988 KK lainnya merupakan data terakhir dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Mojokerto, yang sebelumnya telah terverifikasi.

Penambahan kuota ini dimaksudkan agar warga terdampak Covid-19 dapat tercover sehingga pemberian bantuan akan tepat sasaran dan merata secara keseluruhan.