Pengajuan PSBB Butuh Pertimbangan, Wali Kota Sutiaji: Efektif Jika Batu & Kabupaten Malang Ikut

Meski Kota Malang telah mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengajuan tersebut masih membutuhkan sejumlah pertimbangan.

SURYA/RIFKI EDGAR
Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan Pemkot telah menyalurkan bantuan sosial berupa santunan dampak Covid-19 kepada masyarakat yang membutuhkan mulai Selasa (14/4/2020). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Meski Kota Malang telah mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengajuan tersebut masih membutuhkan sejumlah pertimbangan.

Pertimbangan tersebut ialah menunggu kebijakan resmi dari Kota Batu dan Kabupaten Malang yang merupakan bagian dari Malang Raya.

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan, bahwa PSBB akan efektif apabila dua daerah lainnya tersebut juga menerapkannya.

Beri Contoh Hadiri Pemakaman PDP Covid-19 di Malang, Wali Kota Sutiaji: Jangan Ada Penolakan Jenazah

Cegah Sebaram Covid-19, BNN Kota Malang Bagi Ratusan Masker ke Warga di Stasiun Malang

Sikap Tegas Polisi Malang Jika Ada Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19: Tindak Sesuai Yurisprudensi

Untuk itu, Pemerintah Kota Malang menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan PSBB ini.

"Sekali lagi itu bukan domain kami. Kami juga nunggu dari Bakorwil III Malang. Karena permintaan itu kan dari sana (Pemprov Jatim)," ucap Sutiaji Senin (20/4).

Bahkan, Sutiaji sudah melakukan analisa sebelum mengajukan PSBB tersebut kepada Kementerian Kesehatan melalui Pemprov Jatim.

Analisa tersebut berkaitan dengan dengan efektivitas yang harus diimbangi oleh dua daerah lainnya di Malang Raya.

Sutiaji memberikan contoh berkaitan dengan efektivitas yang dimaksud tersebut.

Yaitu adanya satu pasien PDP Covid-19 yang merupakan warga Kabupaten Malang tetapi bekerja di Kota Malang.

Warga tersebut merupakan penjual sayur mayur di salah satu pasar tradisional di Kota Malang.

Kata Sutiaji, hal ini menjadi pemicu penularan, karena warga yang PDP tersebut bekerja di Kota Malang, yang notabene pelanggannya kebanyakan merupakan warga Kota Malang.

"Kalau diberlakukan di Kota Malang kurang efektif. Karena efektivitas sesunggunya adalah tiga kepala daerah. Dan itu merupakan contohnya," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Bakorwil III Malang, Hudoyo menyampaikan, bahwa berkaitan dengan PSBB ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Jatim.

Pihaknya enggan untuk memberikan komentar lebih lanjut berkaitan dengan PSBB ini.

"Untuk PSBB ini, biar ditangani langsung oleh Pemprov Jatim," tandasnya.

Penulis: Rifki Edgar
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved