Respon Guru Besar FISIP Unair Soal PSBB Surabaya: Jalan Tengah Terbaik dan Menguntungkan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tepat pada Selasa (21/04/20) kemarin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia ( Menkes RI ) telah menyetujui permohonan surat pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 3 wilayah Jawa Timur. 

Selanjutnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan PSBB Surabaya, Sidoarjo dan Gresik bakal mulai diterapkan Selasa (28/4/2020). 

Pasalnya ketiga daerah tersebut merupakan wilayah kasus terkonfirmasi virus Corona ( Covid-19 ) terbanyak di Jawa Timur.

• Harus Isolasi Mandiri, Satu Keluarga di Magetan Kabur ke Kalbar, Lihat Nasibnya Saat Ditemukan

• Ahmad Dhani Sedih Kehilangan Sosok Ini, Berjasa di Dewa 19, Suami Mulan Jameela Tulis Ucapan Duka

Menanggapi perihal PSBB tersebut, Prof Dr Mustain Drs., M.Si., Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga ( FISIP Unair ) memberikan apresiasi dengan beberapa masukan.

"Bagi saya sendiri dalam melihat kebijakan PSSB merupakan pilihan dan jalan tengah terbaik dan menguntungkan baik bagi negara, maupun masyarakat," kata Prof Mustain, Jumat (24/4/2020) saat dikonfirmasi di Surabaya.

• PREVIEW Episode 3 Drama Korea The King: Eternal Monarch, Misteri Hutan Bambu dan Sang Kaisar

• Masjid Kemayoran Surabaya Gagal Laksanakan Solat Tarawih, Penyebabnya ini

PSBB merupakan jalan tengah yang terbaik, lebih lanjut ia menerangkan, sebab hal itu didasarkan pada pertimbangan kondisi masyarakat Indonesia yang berkultur agraris yang biasanya penuh kebersamaan (komunal), bukan individual dan soliter seperti masyarakat negara-negara Eropa dan negara China.

“Sedangkan untuk kasus di Indonesia, kebijakan memutus rantai penularan Corona dengan PSBB merupukan pilihan sulit tetapi paling mungkin dilakukan. Tidak mungkin pakai lockdown karena faktor sosial, budaya, ekonomi,” ujar Prof Mustain.

“Makanya, PSBB itu anggaplah lockdown count and count gitu kan, yang prinsipnya itu membatasi mobilitas orang, menjaga jarak antar orang agar orang tidak berkumpul dan berkomunikasi, paling tidak dua minggu,” tambahnya.

Penulis: Fikri Firmansyah

Editor: Heftys Suud