Virus Corona di Pasuruan

Ketua DPRD Pasuruan Dorong Pansus dan APH Tindak Tegas Yang Bermain Dalam Pengadaan Masker

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Sudiono Fauzan juga ikut angkat bicara terkait dugaan penyalahgunaan dana

SURYA/GALIH LINTARTIKA
Ketua DPRD Pasuruan Sudiono Fauzan 

 TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Sudiono Fauzan juga ikut angkat bicara terkait dugaan penyalahgunaan di dalam mega proyek pengadaan 2,5 juta masker untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan.

"Kalau benar ada yang bermain-main di tengah keprihatinan ini, ambil tidakan tegas dari manapun mereka berasal, apa dari kalangan eksekutif, yakni OPD terkait, legislatif, atau pihak swasta," kata Dion, sapaan akrab Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan ini kepada TribunJatim.com, Kamis (30/4/2020) pagi.

Ia menjelaskan, pihaknya bersama eksekutif sudah serius, mendorong percepatan setiap kebijakan yang diambil oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan.

Salah satunya, kata dia, soal kebijakan gerakan pakai masker untuk masyarakat, dengan mengadakan 2.5 juta masker gratis. Maka, butuh percepatan dan langkah kongkrit.

"Sekali lagi, kalau ini memamg benar, ada oknum dari pihak manapun yang cari keuntungan drngan bermain mata di tengah susahnya perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ditindak tegas saja. Dalam gugus tugas juga ada Aparatur Penegak Hukum (APH)," sambungnya kepada TribunJatim.com.

Proyek Pengadaan 2,5 Juta Masker di Kabuopaten Pasuruan Diduga Tidak Tepat Sasaran

Usai Berbuka Puasa, PDP di Pasuruan Meninggal Dunia

FAKTA 100 Pegawai Pabrik Sampoerna Surabaya Positif Covid-19, Kronologi hingga 500 Orang Diliburkan

Dion mendorong APH baik dari kepolisian ataupun kejaksaan untuk ikut memantau proses pengadaan masker ini. Dikatakan dia, jangan sampai program yang seharusnya bisa membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi ini justru salah sasaran.

"Harus diselidiki ini. Nanti dari tim Pansus Covid -19 DPRD dan APH bisa berkolaborasi untuk menelusurinya. Tindak tegas oknum yang kongkalikong di tengah keprihatinan seperti ini," jelas dia.

Ia menyebut, perlu dikroscek data ke OPD terkait sebagai penanggungjawab pengadaan masker, baik itu Disperindah ataupun Dinas Koperasi. Selain itu, juga kroscek ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengerjakan pembuatan masker.

"Kenapa kami memilih UMKM untuk ikut mengerjakan pengadaan masker ini, karena banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sambat karena pandemi. Karena kondisi itu, kami berinisiatif untuk memberdayakan perekonomian lokal dengan memaksimalkan UMKM untuk membuat masker," urainya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, mega proyek pengadaan masker tersebut disahkan melalui rapat DPRD dan disepakti bersama oleh Pemkab Pasuruan sejumlah 2,5 juta masker dan menunjuk UMKM untuk membuat maskernya.

Mega proyek ini dianggarkan dengan nilai fantastis yakni Rp 7,5 miliar. Proyek pengadaan masker itu dipercayakan ke Dinas Koperasi dengan jumlah 1 juta masker dan Dinas Disperindag 1,5 juta masker. Kedua dinas dipercaya untuk mengelolanya.

Dua dinas diberi tugas untuk mencari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan diberi proyek ini dan diutamakan UMKM di Kabupaten Pasuruan yang terdampak pandemi ini. Namun di lapangan pengadaan pekerjaan masker tersebut diduga lebih banyak dikerjakan oleh oknum pihak ketiga bukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (lih/Tribunjatim.com)

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved