Anggota DPR RI Minta DPRD Sidoarjo Tetap Beraktivitas saat Pandemi: Jangan Biarkan Rakyat Sendirian

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Sejumlah kalangan memberikan saran kepada pimpinan DPRD Sidoarjo untuk tetap melakukan aktivitas sesuai protokol pencegahan pandemi Covid-19.

Ini menyusul diperolehnya hasil rapid test bila ada dua anggota DPRD daerah tersebut diindikasikan reaktif virus Corona.

Upaya untuk tetap melakukan aktivitas dan berkinerja selaku legislatif baik menjalankan berbagai fungsi kedewanan dinilai sangat penting. Khususnya dalam memonitor dan mengevaluasi setiap kebijakan eksekutif saat  pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar / PSBB Sidoarjo, yang baru menuntaskan pekan pertama dari 14 hari masa berlakunya.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo) dari Partai Gerindra, Rahmat Muhajirin mengaku, pihaknya sangat prihatin dengan adanya hasil rapid test masal yang dilakukan gugus Covid-19 Kabupaten Sidoarjo dimana ditemukan ada 2 anggota DPRD Sidoarjo yang hasilnya reaktif.

“Meski hasil rapid test itu belum tentu berujung pada konsekuensi status positif Covid-19 dengan menunggu hasil tes swab, seyogianya kinerja dan aktifitas kedewanan DPRD Sidoarjo dapat tetap berlangsung. Meski itu dilakukan dengan protokol Covid-19 yaitu WFH [work from home] atau beraktivitas dari rumah,” kata Rahmat Muhajirin, dalam siaran tertulis ke TribubJatim.com, Senin (4/5/2020).

• Mobil Nopol L, W, S, AG dan N Dilarang Masuk Kota Madiun, Tangkal Pendatang dari Zona Merah Corona

• UPDATE CORONA di Jatim Senin 4 Mei, Total Positif Covid-19 Tembus 1.124 Orang, 187 Pasien Sembuh

• Jumlah Pasien Seakan Lari Kencang, Kapasitas Ruang Isolasi Covid-19 di Sidoarjo Menipis

Anggota Komisi III DPR RI asal Sidoarjo itu menyatakan, meski gedung DPRD Sidoarjo diharuskan untuk dilakukan proses penanganan dengan penyemprotan disinfektan untuk mencegah virus Corona, namun bukan berarti aktivitas kerja para legislator Sidoarjo menjadi terhenti.

“Gedung DPRD Sidoarjo boleh untuk sementara disterilisasi beberapa hari, namun bukan berarti semua fungsi kedewanan yang melekat pada diri anggota terhenti.

Proses aktivitas tetap bisa dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti zoom meeting atau fasilitas daring lainnya sesuai tata tertib kedewanan yang ada,” ujarnya.

Langkah itu, lanjut Rahmat, menjadi penting untuk bisa tetap dijaga karena kondisi wilayah Sidoarjo termasuk wilayah yang perlu penanganan khusus terkait pandemi Covid-19.

“Pokoknya DPRD Sidoarjo jangan berhenti beraktivitas, saat kondisi genting yang butuh penanganan bersama antara eksekutif dan legislatif serta stakeholder lainnya.

Ini penting untuk memastikan secara maksimal wilayah Sidoarja bisa menurunkan tingkat penyebaran virus Covid-19 itu. Rakyat jangan dibiarkan sendirian,” tegasnya.

Rahmat Muhajirin berpesan agar pimpinan DPRD Sidoarjo dapat menghindari langkah-langkah atau kebijakan yang keliru dan berdampak merugikan rakyat banyak.

Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Hadi Ismanto menyatakan pandangan yang relatif sama.

“DPRD Sidoarjo harus tetap berkinerja karena fungsi kontrol dan pengawasan saat pemberlakukan PSBB ini menjadi penting, apalagi pada saat bersamaan pemerintah atau eksekutif [pemerintah daerah] Sidoarjo juga sedang mengucurkan sejumlah program bantuan sosial termasuk yang dari pemerintah pusat dan provinsi,” jelasnya.

Skema bantuan sosial, kata Hadi, baik yang bertumpu pada program keluarga harapan, bantuan pemerintah non tunai, program kartu pra kerja atau bantuan langsung tunai dari Dana Desa serta bantuan sosial dari pemkab atau pemprov Jatim mesti diawasi dan dipandu agar bisa tepat sasaran.