Ada 5066 Keluarga Terdampak Covid-19 di Jatim Terima BLT Dana Desa, Nilainya 600 Ribu Selama 3 Bulan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sebanyak 5.066 keluarga terdampak Covid-19 di Jawa Timur kini mulai menerima bansos pertama dari bantuan langsung tunai dana desa.

Total ada sebanyak Rp 3 miliar dana BLT DD yang disalurkan untuk keluarga penerima manfaat di Jawa Timur tersebut.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan BLT DD tersebut sudah mulai dicairkan sejak akhir bulan April 2020.

• Gugus Tugas Covid-19 Tulungagung Minta Pelacakan Diperluas ke Pabrik Rokok Trubus Alami

• Mobil PMK Semprot Disinfektan di Jalan-jalan Protokol Kota Kediri, Cegah Penyebaran Covid-19

• Belum Sehari Diisolasi, Wanita PDP Corona di Pamekasan Meninggal, Hasil Rapid Test Positif Covid-19

Pencairan BLT DD ini merupakan pencairan dana desa pertama di Indonesia.

BLT DD ini merupakan intervensi pertama dari pemerintah yang diterima oleh warga terdampak. Bahkan bansos ini mendahului realisasi Bantuan Sembako, Pra Kerja dan Bansos Tunai yang lain.

"Dana Desa ini uangnya sudah ada di desa sehingga diharapkan Pemerintah Desa bisa segera menyalurkan BLT DD kepada keluarga miskin yang terdampak covid-19 yang belum mendapatkan bantuan sembako, PKH, Pra Kerja dan Bansos Tunai dari Kemensos," ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (5/5/2020).

Sesuai aturan penerima BLT DD ini adalah keluarga penerima manfaat yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dalam Permendes No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 disebutkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk BLT yang besarnya maksimal 35 persen dari pagu alokasi Dana Desa yg diperuntukkan bagi keluarga miskin terdampak Covid-19.

Syaratnya, penerima belum mendapatkan BPNT (bantuan sembako), PKH, Pra Kerja, Bansos Tunai, yang kehilangan mata pencaharian/penghasilan, belum terdata di DTKS (exclusion error) atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun/kritis.

"Pendataan penerima dilakukan mulai RT/RW dan diverifikasi melalui Musyawarah Desa Khusus agar benar benar tepat sasaran, obyektif, transparan dan yang terpenting tidak double-double dengan bantuan yang lain" imbuhnya.

"Mekanisme ini merupakan satu rangkaian utuh, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Proses inilah yang menjadi salah satu penyebab penyaluran BLT DD relatif lambat, karena memang harus dipastikan semua clear and clean," tambahnya.

Setiap keluarga penerima BLT, lanjut Khofifah memperoleh bantuan sejumlah Rp 600 ribu yang dibayarkan selama tiga bulan.

Sehingga jumlah yang diterima Rp 1,8 juta setiap keluarga penerima manfaat. BLT DD tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli kebutuhan selama Ramadlan dan meringankan beban ekonomi mereka.

"BLT diberikan selama tiga bulan. Mulai dari April hingga Juni. Skemanya non tunai atau cashless," imbuhnya.

Menurut Khofifah, pola penyaluran secara non tunai dilakukan agar jumlah uang yang diterima tepat, sehingga tepat pula manfaatnya. Dan yang lebih penting, tambah dia, mendorong masyarakat terkoneksi dengan perbankan dan memiliki tabungan.