PSBB Malang Raya

Kedepankan Sanksi Teguran, Disusul Sanksi Pidana Opsi Terakhir Bagi Pelanggar PSBB Malang Raya

Polresta Malang Kota kedepankan penerapan sanksi teguran saat lakukan penindakan kepada pelanggar PSBB Malang Raya.

TRIBUNJATIM.COM/KUKUH KURNIAWAN
Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata saat ditemui TribunJatim.com di Balai Kota Malang, Selasa (12/5/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Polresta Malang Kota kedepankan penerapan sanksi teguran saat lakukan penindakan kepada pelanggar PSBB Malang Raya.

"Untuk hukuman (pelanggar PSBB), saya tidak membaca secara rinci. Namun hal tersebut sudah tercantum semuanya di dalam Perwali," ujar Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata kepada TribunJatim.com, Jumat (15/5/2020).

Ia menjelaskan akan mengedepankan dahulu sanksi teguran saat melakukan penindakan kepada pelanggar PSBB Malang Raya.

"Pada prinsipnya, sepanjang masih bisa diberikan teguran ya teguran saja. Kecuali kalau memang benar benar membandel," tambahnya.

Dirinya mencontohkan seperti misalnya tempat usaha hiburan atau tempat makan yang tetap buka saat jam malam.

"Kami akan layangkan surat teguran kepada pengelolanya hingga tiga kali. Bila ternyata masih membandel, maka akan kami minta pemerintah untuk menutup ijin usahanya," jelasnya kepada TribunJatim.com.

Hal yang sama juga diterapkan bagi masyarakat yang akan masuk ke wilayah Kota Malang.

Tiga Warga Terdekat Pasien Meninggal Covid-19 Batu Reaktif Sesuai Tes Cepat

Gerobak Listrik Gelis, Motor Ramah Lingkungan Ini Hanya Dibandrol Rp 20 Juta, Cocok Bagi UMKM

UPDATE Covid-19 di Sumenep : Pasien Corona Bertambah 1 Orang

"Tetap kami akan utamakan sanksi teguran bukan sanksi pidana. Seperti contohnya masyarakat yang bukan warga Malang Raya dan memiliki tujuan untuk mudik. Maka akan kami tegur lalu kami minta untuk kembali ke daerahnya masing masing," bebernya.

Mantan Kapolres Batu ini mengungkapkan bahwa penerapan sanksi pidana merupakan opsi terakhir.

"Saya sudah sampaikan sanksi pidana adalah opsi terakhir. Dan kalau bisa, penerapan Pasal 212, 216, dan 218 KUHP tidak perlu terjadi di PSBB Malang Raya," ungkapnya.

Di kesempatan itu, dirinya juga menambahkan bahwa pihaknya telah siap melakukan pengawasan dan pengamanan di setiap batas Kota Malang.

"Persiapan pasukan di batas Kota Malang sudah siap. Tidak ada penambahan jumlah personil maupun jumlah pos," jujurnya.

Meski begitu, pihaknya memberikan atensi khusus kepada dua pos check point.

"Dua pos check point yang menjadi atensi kami, yaitu pos check point batas kota di Graha Kencana Jalan Balearjosari dan Tol Madyopuro. Karena dua pos itu sering dilintasi kendaraan dari luar kota. Sehingga kami rutin untuk melakukan pengecekan kendaraan," tandasnya.

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved