Bawaslu Jatim Antisipasi Potensi Pelanggaran Pilkada di Madura

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengingatkan adanya potensi pelanggaran pilkada pada tahun 2020. Di antaranya, kawasan pulau Madura.

Pada pilkada serentak tahun ini, satu di antara empat kabupaten di Pulau Madura akan menyelenggarakan pilkada. Yakni, kabupaten Sumenep.

Anggota Bawaslu Jawa Timur, Purnomo Satrio Pringgodigdo membeberkan data bahwa 13,3 persen dari pemilih di Jawa Timur berasal dari Madura.

Berdasarkan kalkulasi pihaknya, besaran kekuatan politik di Madura dalam mempengaruhi kebijakan nasional dan Jawa Timur mencapai kisaran angka 10 persen.

“Kekuatan politik di Madura cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan tingkat nasional dan provinsi,” terang Purnomo pada acara diskursus tentang Pemilu 2019 yang diselenggarakan secara daring, Sabtu (16/5/2020).

Hal ini sebagai dampak positif tingginya tingkat partisipasi pengawasan politik di Madura. Menurut Purnomo, 33 persen laporan dari seluruh Jawa Timur kepada pengawas di Pemilu lalu berasal dari dapil Madura.

• Raffi Ahmad Kepo Zaskia Gotik Ngebet Punya Anak, Istri Sirajuddin: Gas Terus, Jangan Kasih Kendor

• Nikmatnya Rawon Besek, Sajian Menu Buka Puasa Unik, Bisa Jadi Hantaran Buat Orang Spesial

• Wujud Ceret Syahrini yang Harganya Fantastis, Wajan dan Oven Istri Reino Barack Setara Hermes!

“Dari 260 laporan pelanggaran, kita bisa mencatat bahwa 87 berasal dari laporan masyarakat Madura. Artinya, partisipasi tinggi di Madura”, tutur Purnomo kepada TribunJatim.com.

Sedangkan dari akumulasi pelanggaran, besaran pelanggaran di Madura mencapai 19-22 persen pelanggaran dari seluruh Jawa Timur. Rinciannya terdiri dari 45 pelanggaran adminisrasi non APK, 26 pelanggaran pidana dan 8 pelanggaran etik.

Sebagian di antaranya bahkan masuk dalam tahap persidangan Perselihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 11 PHPU di MK di Jawa Timur, 9 laporan berasal dari Madura.

Dengan tingginya laporan potensi pelanggaran, Purnomo cukup optimistis kualitas pemilu di Madura bisa ditingkatkan. “Kita melihat bagaimana dapil Madura menjadi perhatian dalam perselisihan hasil Pemilu,” katanya kepada TribunJatim.com.

Anggota DPR RI dari Dapil Madura, Achmad Baidhowi, menjelaskan sejumlah anomali di pemilu lalu yang berlangsung di Dapil Madura. Di antaranya, Daftar Pemilih Tetap yang mengalami perubahan naik turun.

“Saat Pemilu, angka DPT naik, namun ketika Pilkades saya lihat angkanya turun, ini jadi catatan kami,” ungkapnya di forum yang sama.

Baidhowi juga melihat anomali hasil antara Pemilihan Presiden dan kemenangan partai politik di Madura. Calon Presiden yang menang di kabupaten tertentu ternyata tak berbanding lurus dengan nasib parpol pengusung.

“Ini juga aneh. Ada anomali hasil. Di Pamekasan, partai pemenang adalah PPP, tetapi Prabowo yang menang. Di Sumenep dan Sampang partai pemenang itu PKB, tapi untuk presiden yang unggul Prabowo. di Bangkalan, Partai Gerindra yang menang, tetapi untuk presiden malah Jokowi,” tuturnya.

Tidak hanya anomali hasil dalam Pilpres, Baidowi juga menyoroti hasil dari partainya. “Partai saya juga hasilnya asimetris. Perolehan suara PPP untuk DPRD Kabupaten adalah 155.576, untuk DPRD Provinsi 47.512 dan untuk DPR RI 178.354,” tambahnya lagi.