DPD Projo Jatim : BLT Untuk Warga Harus Diterima Sebelum Hari Raya Idul Fitri

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah Projo Jawa Timur sangat mendukung adanya instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam menghadapi situasi masa sulit di pendemi virus virus Corona atau Covid-19.

Pagi ini, Kamis (21/5/2020) di sela-sela acara di Royal Plasa, Surabaya, Dewan Pimpinan Daerah Projo Jawa Timur dalam konferensi pers virtual Menteri Desa, Rabu, 20 Mei 2020 kemarin bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar dengan menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

 "Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebelum tanggal 24 Mei 2020 bisa diterimakan kepada rakyat warga di desa. itulah poin perhatiannya Instruksi Menteri Desa tersebut," kata Ketua Kominfo Dewan Pimpinan Daerah Projo Jawatimur , Azhari Hasan.

Azhari Hasan mengatakan, bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai ( BLT) dari Dana Desa Covid-19 ini harus diterima rakyat sebelum tanggal 24 atau paling lambat tanggal 24 pekan ini.

 "Saya berharap penyaluran distribusi bansos Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pihak Pemdes bisa mengajak Forpimka, tujuannya bersama-sama menjaga dan melihat langsung kondusifitas desa, pendistibusian ini bertepatan Hari Raya  Idul Fitri 1441 H pekan ini. Cipta kondisi rakyat harus tetap senang, aman juga bahagia bersama keluarga dirumah meskipun himbauan pemerintah tidak boleh anjang sana ajang sini, stay at home tetap gembira dan sehat,” harapnya.

 Azhari Hasan menambahkan, sebelum lebaran rakyat Jawa Timur diharapkan sudah merima BLT sebesar Rp 600.000 selama 3 bulan jika di total sebesar Rp1,8 Juta.

• Surat Edaran Kemenag Sampang Jelang Hari Raya Idul Fitri, Warga Dilarang Gelar Takbir Keliling

• Kerap Diperlakukan Istimewa oleh Suaminya, Bella Shofie Pelan-pelan Hijrah & Berhijab: Butuh Proses

• Ketua DPD RI La Nyalla Ingin Lumbung Pangan Jatim Digelar Sepanjang Tahun di Setiap Daerah

"Jelas ini intruksi Menteri, bukan instruksi bakul bakso (tukang bakso) diintruksikan para perangkat desa Pj/kepala desa, sekretaris desa , bendahara desa dan perangkat desa datang ke RT/RW. Kuncinya diproses itu saja, intinya perekrutan calon penerima dimaksud sampai finalisasi dipastikan tidak keliru bila RT/RW diajak mendata ," jelasnya kepada Tribunjatim.com.

 Bagi para perangkat desa menurut Azhar Hasan, tidak hanya menerima data, namun sekretaris desa harus mencatat dan mengecek para calon penerima BLT.

"Cek datangi RT/RW dan ajak perangkat desa, jangan hanya klewar klewer (jalan-jalan) saja kesana kemari. Sebagai pelayan warga jangan sampai ada tertinggal, utamakan yang warga yang keadaan sakit, apalagi ada warga difabel (cacat permanen) harus diutamakan, apalagi ambil keuntungan pada bansos ini, jangan sampai,” jelas Azhari.

Selain itu kata Azhari Hasan, apabila benar-benar ada yang sakit kronis atau sakit permanen sekali lagi kami katakan jangan sampai tertinggal apalagi sengaja tidak masukkan.

 " Ini musibah bangsa bukan pekerjaan pemberdayaan fisik (proyek). Ini urusan keselamatan kemanusian. Ini urusan musibah bukan urusan maju atau tidaknya desa. Diharapkan Pj/Kepala Desa dan perangkatnya perekrutan data finalisasi punya hati nurani, jangan buta melihat rakyat bukalah lebar-lebar mata fikiran kita semua, ayyo bantu rakyat ayyo bantu pemerintah tekan penyebaran virus ini,” jelas Azhari Hasan.

 Data para calon-calon penerima bansos BLT DD Covid-19 Rp 600.000 ini jangan sampai duplikasikan. Pnyalurannya hendaknya harus sama dengan yang diajukan.

"Jangan hanya penuhi kuota lalu datanya tidak valid belum verfal (verifikasi faktual) langsung diajukan ke Bank nanti bisa diisalahgunakan, jangan sampai terjadi ini, rakyat butuh saat Lebaran Idul Fitri 1441 H, ini instruksi Presiden selamatkan rakyat,” tegasnya.

 Terkait evaluasi tahapan bansos BLT-DD Covid 19 ini, Azhari Hasan menjelaskan bahwa data harus dipastikan RT/RW mengetahui, siapa-siapa mereka yang benar-benar harus menerima bantuan ini.

"RT/RW lah yang tahu persis, Sekretaris Desa harus Cek turun bantu jelaskan kepada Pak RT Pak RW agar warga bisa mengerti dan tidaksalahpaham nantinya. Nantinya evaluasi mudah bila RT/RW benar-benar dilibatkan," katanya.

Azhari hasan mencontohkan, ada warga yang memiliki lahan sawar 200 meter ataun sampai 1 hektar, ada warga mempunyai roda 4, mempunyai roda 2 lebih 1 unit, punya ternak sapi, kambing meskipun sepetak sangkar dan sebagainya.

"Makanya tahapan II jangan utamakan warga seperti itu meskipun termasuk terdampak, bisa dicoret saja digantikan yang warga layak dan benar-benar membutuhkan, ya disinilah peran RT/RW menentukan para calon-calon penerima BLT-DD Covid-19 itu karena mereka benar-benar membutuhkan bantuan saat pendemi virus korona ini," jelasnya.

Selain itu warga hendaknya memperhatikan protokol kesehatan, Pemerintahan Desa dalam hal pendistrisbusikan BLT-DD Covid-19 ini harus baik agar dampak negatifnya bisa di tekan atau dijauhkan seperti salahpaham antar warga karena perekrutan calon-calon penerima bansos ini Pemdes kurang koordinatif dengan perangkat dibawah. Relawan Desa Covid-19 bisa membantu Pemdes .