Salurkan Dana Covid-19, DPD Projo Jatim: Ada Nama Ganda, Segara Evaluasi dan Mekanisme Rekrutmen

 Menurutnya, untuk menghindari penyelewengan perangkat desa, masyarakat harus bersama mengungkap data secara terbuka. Daftar penerima bansos harus dipasang di kantor desa, atau di kawasan yang mudah dilihat masyarakat.

Jika ada perangkat desa yang tidak transparan, maka diduga kuat ada upaya untuk menyelewengkan bansos.

 “Kita supporting semua, data pengaduan itu bisa kita sinergikan. Sehingga, ada kerja sama Kementerian dengan penegak hukum. Kita harus lindungi hak-hak rakyat, yang dirampas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," katas Azhari.

 DPD Projo Jatim berharap segera evaluasi pihak terkait dan para stakeholder agar percepatan evaluasi double bansos, double NIK/KK bahwa 1 NIK/KK di catat 2 kali, ini kesalahan besar untuk dilakukan langkah konkret, barangsiapa sengaja dan menguntungkan pribadi maka itu penyelewengan.

 “Apabila akibat kesalahan operator input NIK/KK Nama, operator harus diganti, ini urursannya paham IT, SDM operator harus mumpuni, teliti karena sangat merugikan orang lain kalua kerjanya keliru-keliru, ganti saja kalau tidak paham, merugikan orang lain,” ungkap Azhari.

 Dicontohkan, apabila ada anak yatim, orang miskin tapi tertinggal tidak terdata tidak menerima bansos ini gara-gara input dan mekanisme salah,jangan sampai terjadi, dosa kita semua.

Masih kata Azhari hasan Komifo DPD Projo Jatim, selain evaluasi harus restrukrisasi mekanisme perekrutan, mulai pendataan, survei d langsung cek penerima, jangan asal.

Asal ada upah maka dimasukkan calon penerima, ini penyelewengan namanya, pelanggaran ini, wah kalau seperti ini juga tidak mendukung cita-cita nawabakti Provinsi Jawatimur,” jelas Azhari.

 “Pahami birokrasi, beresiko timbul konflik sosial di masyarakat, ayyo bersama cipta kondisi dan situasi yang baik dan aman senang,” tuturnya.

 Menurut catatan kami, Jatim masuk dalam daftar 10 provinsi dengan kasus corona terbanyak di Indonesia setelah Jakarta. Di Jatim ada 4.313 kasus positif, 548 sembuh, 334 meninggal, 171 kasus baru. Kita harus bersama-sama bantu Pemerintahan Provinsi Jawatimur dalam penekanan penyebaran pendemi virus korona ini, data seperti itu.

 Terkait new normal di Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan wilayahnya belum siap menerapkan skenario new normal. Meminta masyarakat tetap disiplin, tetap mematuhi protokol kesehatan.

Jatim, khususnya Kota Surabaya, belum layak menerapkan new normal karena rate of transmission angkanya mencapai 1,6. Ini artinya angka penyebaran Covid-19 di Jatim masih tinggi.

 Akhir gelar virtual, Azhari Hasan mengajak kepada seluruh perangkat Pemerintahan Desa di seluruh Jawatimur menjaga desa yang kondusif, menekan penyebaran pendemi virus korona ini, jangan sampai ada penyelewengan bahkan operational dana Covid-19 dari Dana Desa kan sudah untuk lakukan giat, jangan sampai masyarakat resah.

"Anggaran operational Covid-19 dari DD kan sudah klir ada, jangan di Lpj kan operational itu, tolong dibuat giat-giat dalam penekan penyebaran virus ini, bila tidak maka wah, ini masalah baru lagi," tegas Azhari.

 Panyaluran bansos BLT DD Covid-19 memprioritaskan orang fakir miskin, anak-anak yatim piatu juga orang sakit permanen menahun. Dengan penyaluran benar maka konflik sosial dapat ditekan dan dihindari. Selanjutnya membantu Jawa Tmur mewujudkan cita-citanya yaitu Jawatimur “Cettar”.