Liga I Berlanjut Subsidi Klub Harus Naik Dari Rp 800 Juta Menjadi Rp 1,2 Miliar

 TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Presiden Klub Persik Abdul Hakim Bafagih memberikan sejumlah masukan jika kompetisi Liga I bergulir kembali. Masukan disampaikan pada rapat virtual yang dilakukan PSSI, Selasa (2/6/2020).

Ada tiga masukan yang disampaikan Hakim, termasuk Persik juga menyepakati beberapa poin yang dipaparkan PSSI berkaitan dengan rencana kelanjutan liga dan komposisi pemain asing.

Dikatakan, pada dasarnya, Persik tetap konsisten setuju dengan penghentian Liga 1 total dan mengganti turnamen nonresmi.
Namun, sepertinya PSSI sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan Liga 1 yang sempat terhenti di pekan ketiga karena pandemi virus Corona atau Covid-19.

“Jika pertimbangannya untuk menyiapkan timnas U-20 dan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun depan, kami akan mengikuti keputusan federasi,” kata Abdul Hakim Bafagih kepada TribunJatim.com.

Sementara tiga masukan yang disampaikan, di antaranya pertama, Persik meminta subsidi atau hak komersial klub dinaikkan menjadi Rp 1,2 miliar - Rp 1,5 miliar. Sebelumnya, subsidi yang diusulkan sebesar Rp 800 juta sekali pencairan.

• Calon Jemaah Haji 2020 Batal Berangkat, Kemenag Kabupaten Malang Minta Warga Maklumi Kondisi

• Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini Rabu (3/6/2020), Ada Wilayah Akan Diguyur Hujan Lebat Siang Hari

• 32 Pasien yang Dirawat di Asrama Haji Surabaya Sembuh, Dipulangkan Wali Kota Risma hingga Menkes

Mengenai usulan tersebut, Hakim sudah menghitungnya. Dia melihat kapasitas stadion di Indonesia rata-rata sebanyak 25.700 orang. Jika terisi setengah dengan harga tiket normal sebesar Rp 50.O00, hitung-hitungannya menjadi Rp 9,6 miliar.

“Jika dibagikan dalam delapan bulan, ketemunya jadi Rp 1,2 miliar. Itu hitungan kami,” ungkapnya.

Masukan kedua, Hakim meminta PSSI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Itu terkait dengan kebijakan relaksasi pajak bagi pelatih dan pemain.

“Pajaknya 20 persen dan bisa lebih. Ini akan menjadi beban besar bagi klub,” ujarnya.

Di masa pandemi virus Corona atau Covid-19, kata Hakim, pemerintah sudah memberikan relaksasi pajak kepada seluruh industri. Tapi, khusus industri sepak bola, relaksasi belum diberikan.

“Sementara Presiden Jokowi memberikan atensi besar ke sepak bola Indonesia. Di saat kondisi seperti ini (pandemi), akan sangat repot bila relaksasi tidak diberikan,” tandasnya.

Usulan ketiga, renegosiasi kontrak pemain dan pelatih. Nominal kontrak yang sudah diterima pemain sebesar 40 persen, sisanya sebesar 60 persen, perlu negosiasi kembali.

“Itu wajar dilakukan. Seluruh sektor industri juga melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Jika renegosiasi tidak dilakukan, Hakim khawatir klub-klub Liga 1 mengalami kesulitan finansial di musim-musim mendatang. Dan jika urgensinya adalah kepentingan timnas, Kemenpora bisa ikut andil dalam penyelenggaraan kompetisi.