Sesuaikan Kemampuan Bayar Iuran, Hampir 2 Persen Peserta JKN Malang Raya Ajukan Turun ke Kelas III

Kepala BPJS Cabang Malang ungkap ada hampir dua persen peserta jaminan kesehatan nasional ajukan permohonan turun kelas III.

Penulis: Aminatus Sofya | Editor: Hefty Suud
TRIBUNJATIM.COM/AMINATUS SOFYA
Pelayanan di kantor cabang BPJS Kesehatan Kota Malang sebelum pandemi Covid-19 melanda. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aminatus Sofya

TRIBUNJATIM.COM, MALANG  - Hampir dua persen peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Malang Raya mengajukan permohonan turun ke kelas III setelah pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

“Jumlah peserta yang meminta turun kelas tidak banyak. Dari data, peserta kelas satu dan dua yang turun ke kelas tiga tidak sampai dua persen,” ucap Kepala BPJS Cabang Malang, Dina Diana Permata, Minggu (7/6/2020).

Menurut dia, permohonan turun kelas bebas dipilih para peserta untuk menyesuaikan kemampuan membayar iuran.

Rapat Rahasia Korea Utara dan China, Tertangkap Basah Susun Rencana Khusus, Ada 1 Pesan Bagi Amerika

Waspada Gejala Baru Virus Corona di Indonesia, Peneliti sampai Heran: Bukan Bermaksud Menakut-nakuti

Penurunan kelas, katanya, juga diharap bisa meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran yang saat ini masih di angka 73 persen.

Meski demikian, Dina mengatakan pelayanan rumah sakit (RS) berpotensi terganggu apabila permohonan penurunan ke kelas III terus bertambah.

Sebab sesuai peraturan Menteri Kesehatan (Menkes), RS hanya diwajibkan menyediakan 30 persen kamar untuk kelas III.

Transisi New Normal Malang Raya, Inilah Point Penting Hasil Rapat Gubernur dengan 3 Kepala Daerah

Gibran Rakabuming Ngegas Bisnisnya Dinyinyiri, Putra Jokowi Beri Pembuktian Telak: Jaga Mulutnya

“Tapi bisa saja nanti aturan itu diubah, misal dari 30 persen naik menjadi 50 persen. Namun keputusan itu dari kementerian karena BPJS hanya sebagai penyelenggara,” jelasnya.

BPJS Kesehatan Malang mencatat total tunggakan yang belum dibayar peserta adalah sebesar Rp 150 miliar per Mei 2020. Sementara sepanjang 2020, klaim rumah sakit sebesar Rp 780 miliar telah dibayarkan dari total tagihan Rp 893 miliar.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dan mengembalikan besaran iuran sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Dalam Perpres itu, besaran iuran kelas I adalah Rp 80 ribu, kelas II Rp 51 Ribu dan kelas III Rp 25.500.

Namun pada Mei 2020, Perpres tentang kenaikan besaran iuran kembali diterbitkan dengan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Besaran iuran dalam Perpres itu bahkan lebih tinggi dari yang sudah dibatalkan MA yakni peserta kelas I diwajibkan membayar Rp 150 ribu, Rp 100 ribu bagi peserta kelas II dan Rp 42 ribu bagi kelas III.

Penulis: Aminatus Sofya

Editor: Heftys Suud 

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved