Respons Wagub Emil Soal Wacana E-Voting di Pilkada Serentak 2020, 80 Persen Jatim Punya Broadband

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak memberikan tanggapan soal wacana penerapan e-voting pada Pilkada Serentak 2020.

Menurut Emil Dardak, apabila mempertimbangkan infrastruktur jaringan internet, mayoritas daerah di Jawa Timur siap.

"Kami menilai setiap kebijakan atau sistem yang dibuat pemerintah  ataupun penyelenggara pemilu selalu memperhatikan kesiapan," kata Emil Dardak ketika dikonfirmasi di Surabaya.

Terkait infrastruktur jaringan internet, misalnya. Emil Dardak mengakui bahwa belum semua daerah di Jawa Timur memiliki jaringan broadband (jaringan internet dengan kecepatan transfer tinggi).

• Obat Corona Temuan Peneliti Unair Bakal Diuji di Sel Covid-19 Asli Indonesia, Cari Dosis Toksik

"80 persen di Jawa Timur sudah memiliki fiber optic untuk menunjang jaringan broadband. Memang belum semua, tapi sudah banyak," kata mantan Bupati Trenggalek ini.

Sehingga, dibandingkan setuju atau tidak setuju terhadap wacana penggunaan e-vote, pihaknya memilih bersikap sesuai kesiapan di daerah.

"Kami tidak menyampaikan pendapat pribadi, namun kami menyampaikan faktualnya saja," kata Emil. 

Sehingga, apabila regulasi pemungutan suara memang menerapkan e-voting maka penyelenggara bersama pemerintah juga harus menyiapkan antisipasi di daerah yang belum memiliki Jaringan broadband.

• UPDATE CORONA di Pamekasan Jumat 12 Juni, Tambah 4 Positif Covid-19, 1 Pasien Dirawat di Surabaya

"Akses internet kan nggak harus lewat broadband," katanya.

Apalagi, penggunaan internet dalam sebuah sistem kebijakan juga bukan merupakan yang pertama.

"Misalnya, kemarin kan juga sudah dibuat ujian berbasis komputer," kata suami Arumi Bachsin ini.

Namun, Emil menegaskan bahwa seluruh daerah di Jawa Timur siap untuk menjalankan apapun sistem yang telah diputuskan oleh penyelenggara.

• Menkes Terawan Kini Tak Ada Batang Hidungnya, Padahal di Awal Wabah Corona Justru Rajin Muncul

"Kami yakin apapun kebijakan pusat, Jawa Timur harus siap melaksanakan. Termasuk dalam aturan pilkada, harus dilaksanakan," katanya.

Pada prinsipnya, pihaknya mendukung sistem pemungutan mengarah pada transparan, handal, bebas dari kecurangan, efisien, serta mengantisipasi penularan Covid-19.

"Semua itu harus didukung kalau semuanya siap," katanya.