Ada Rencana Tambahan Pagu Untuk SMP Negeri Surabaya di Tengah Pandemi, SMP Swasta Minta Kaji Ulang

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sulvi Sofiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP swasta telah berdiskusi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya yang mengusulkan, jumlah pagu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP negeri tahun 2020 hingga 42 siswa, dari ketentuan awal 32 siswa dalam satu pagu.

Hal ini memicu pro dan kontra di kalangan sekolah swasta.

Pasalnya penambahan pagu di SMP negeri di pertengahan PPDB dikhawatirkan akan mengulangi permasalahan PPDB tahun lalu.

Sehingga sejumlah SMP swasta harus menutup sekolahnya lantaran tidak mendapat siswa.

• Pria Surabaya Kaget saat Polisi Dobrak Kos, Marah Tahu Kamar Digeledah, Bungkus Plastik Jadi Bukti

Ketua MKKS SMP Swasta wilayah Surabaya Timur, Wiwik Wahyuningsih mengungkapkan Dindik Kota Surabaya beralasan penambahan jumlah pagu dalam PPDB tahun ini karena adanya pandemi.

Sehingga banyak calon wali murid yang masuk data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Karena itu kuota di jalur afirmasi akan ditambahkan.

"Dari adanya pandemi ini, katanya masyarakat MBR bertambah 5 ribu sekian. Tapi kalau semua nya diambil dan tidak mengurangi kuota yang lain, terus gimana sekolah swasta ini? Sekolah swasta tidak menutup mata untuk keluarga yang tidak mampu. Kami juga punya kuota khusus bagi mereka. Adanya pandemi tidak melulu dilihat dari masyarakat tidak mampu harus disekolahkan di negeri," urainya.

• Heboh Pernikahan di Sulsel, Tamu Kuak Fakta Pasangan Sejenis, Berawal Akad Aneh, Kades: Kecolongan

Sekalipun sebaran jumlah pagu akan dilakukan secara berimbang oleh Dindik Kota, namun pembagian ini kerap tidak melihat jumlah satuan pendidikan antara negeri dan swasta.

"Kalau dilihat dari jumlah lulusan SD diperkirakan 45 ribu diambil 22 ribu untuk negeri dan 23 ribu di swasta ini berimbang menurut. Tapi tidak dilihat jumlah sekolahnya, yang negeri ada 63, sedangkan swasta ada 260 lebih sekolah. Berapa siswa lulusan SD yang mondok ini juga harus dipikirkan," papar dia.

Jika berkaca pada tahun PPDB tahun lalu, SMP swasta hanya mendapat 13 ribu siswa.

Alhasil, setidaknya ada 5 sampai 10 sekolah swasta yang harus tutup karena tak mendapatkan siswa.

• Jelang Ulang Tahun Persebaya Ke-93, Irfan Jaya Berharap Bonek dan Bonita Menahan Diri

Dikatakan perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala SMP 17 Agustus 1945 Surabaya ini, sekolah swasta juga tengah mempersiapkan diri untuk menjadi sekolah yang tangguh dalam menghadapi pandemi.

Artinya penerapan protokol kesehatan akan diterapkan secara ketat dilingkungan sekolah.

"Tapi kalau jumlah siswanya 42 dalam satu kelas bagaimana dengan (penerapan) protokol kesehatannya, bagaimana physical distancing diterapkan di sekolah negeri. Ini kan ndak bisa sekalipun alasannya karena pandemi? Saya masih berharap kadindik memahami kondisi sekolah swasta sekaligus fenomena Covid-19 saat ini," tuturnya.

Karenanya ia meminta agar Dindik Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya mengkaji kembali aturan pagu dalam PPDB tahun ini.

• Download Lagu MP3 Savage (Remix) Megan Thee Stallion feat Beyonce, Ada Lirik, Viral di Tik Tok

Pihaknya juga menekankan agar pemerintah bisa mentaati aturan jumlah pagu.

"Kalau seruang isi 32 anak ya realisasi 32 anak. Kalau tetap dilakukan (penambahan), kasusnya akan sama seperti tahun lalu. Karena melanggar jumlah pagu dalam permendikbud. Ini lagu lama yang kemudian akan diajukan ke kemdikbud," kata dia.

Sementara itu, Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo mengungkapkan tidak keberatan jika kuota afirmasi ditambah. Hal ini berarti kuota zonasi akan berkurang.

"Jadi saya sudah bertemu dengan Dindik, penambahan kuota katanya buat afirmasi. Ya ndak masalah asla kuota keseluruhan tidak ditambah,"tuturnya.

• Akhmad Hadian Lukita Terpilih Jadi Dirut PT LIB Baru : Semoga Jadi Hal Positif untuk Sepak Bola

Dengan jalur afirmasi lebih banyak di sekolah negeri, dan dibuka sebesar-besarnya. Maka sekolah swasta bisa mendapat lebih banyak siswa reguler.

"Tapi swasta juga menampung siswa afirmasi yang didanai pemkot melalui dana CSR," pungkasnya.

Lebih Baik Tambah Rombel Dengan Jumlah Siswa Ideal

Rencana penambahan pagu dalam PPDB tahun 2020 karena pandemi juga disoroti Pengamat Pendidikan Kota Surabaya, Martadi.

Menurutnya, dalam kondisi normal atau sebelum pandemi Covid-19 terjadi, jumlah pagu 42 siswa mungkin bisa dijalankan.

Akan tetapi dengan kondisi saat ini, yakni berjarak antar siswa dalam kelas, hal itu tak dapat dijalankan.

Karena jika ideal satu kelas berjarak 1 sampai 2 meter maka bisa menampung siswa hingga 24 anak.

• Akan Berpegian Jarak Jauh Naik Kereta Api ? Begini Persyaratan Wajib Untuk Calon Penumpang

Sementara jika jumlah terlalu besar dan harus menggunakan protokol kesehatan Covid-19, dikhawatirkan sekolah akan kesulitan dalam mengatur jarak tersebut.

"Jadi menurut saya ini perlu dipertimbangkan kembali. Kalau saya lebih baik menambah jumlah rombel dibanding jumlah pagu. Kalau kemarin jumlahnya enam sekarang ditambah menjadi tujuh atau delapan rombel tapi jumlah anaknya ideal," ujarnya.

"Kalau yang ditambah pagunya pasti akan berdampak pada pengaturan jarak yang sulit dan pengaturan manejemen kelas oleh guru," papar dia.

Martadi menambahkan, jika jumlah rombel maksimal untuk jenjang SMP adalah 33 siswa maka hal itu tidak melanggar aturan Kemendikbud.

• Uji Coba Pengetatan Sosial Mandiri di Singosari 14 Hari, Ada 4 Check Point Pantau Mobilitas Warga

Namun jika lebih dari jumlah tersebut harus ada mengajukan ijin khusus ke Kemdikbud.

Artinya harus membuat surat permintaan khusus dengan pertinbangn tertentu untuk membuka kelas.

"Sehingga kalau tidak ingin disebut melanggar harus diizinkan dulu oleh Kemdikbud," tegasnya.

Jika hal itu tetap dilakukan, atau dengan jumlah per rombelnya lebih dari 33 siswa atau mencapai 42 siswa per rombel, hal itu akan berdampak signifikan tak hanya pada pengurangan jatah siswa untuk sekolah swasta yang .

• Kisah Pilu Ikan Arwana Rp 2 Juta Pria Sukoharjo Digoreng Ayah, Pasrah Lihat Foto: Mata Ikanku Juling

Melainkan juga pada kualitas pelayanan sekolah negeri.

"Pada kelas yang jumlah siswanya lebih banyak maka guru akan lebih ekstra dalam manajemem kelas, mengatur murid dan mengenali karakter anak ini akan sedikit lebih berat dibanding dengan jumlah tertentu. Ujungnya pada kualitas pembelajaran," imbuhnya.

"Artinya harus dikoreksi kembali untuk kebijakan penambahan jumlah pagu. Karena yang agak krusial kan jarak antar anak harus diatur. Kalau dengan jumlah anak yang lebih berjarak satu meter belum tentu terpenuhi. Saya khawatir ini akan memicu kluster lagi," pungkasnya.