Berita Terpopuler
BERITA TERPOPULER JATIM: Asmara Terlarang Bu Dokter Pasuruan hingga Covid-19 Jatim Salip Jakarta
Berita terpopuler Jatim Sabtu (27/6/2020), kasus perselingkuhan Bu Dokter Pasuruan dibongkar suami hingga angka Covid-19 Jawa Timur salip Jakarta.
lihat foto
Ia mengatakan, hubungan gelap dan terlarang istrinya ini diketahui sendiri oleh anaknya melalui percakapan WA.
"Ada bukti percakapan via WA antara istri saya dengan temannya itu. Bahkan anak saya juga mengetahuinya sendiri," sambungnya kepada TribunJatim.com.
Bapak tiga anak ini berharap, dinas terkait seperti BKPPD, Inspektorat Kabupaten Pasuruan, serta Polres Pasuruan serius menanganani kasus ini.
2. Wali Murid 'Wadul' ke DPRD Jatim Protes PPDB SMA Jalur Zonasi, Ungkap Kecurangan Surat Domisili
Puluhan wali murid mengeluhkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke DPRD Jawa Timur, Jumat (26/6/2020).
Di antaranya penerapan sistem jalur zonasi yang dinilai banyak menimbulkan pelanggaran.
• Kepala Desa di Sampang Pinjamkan Mobil Pribadi Buat Curi Kabel Listrik, Teranjam 2 Tahun Penjara
"Kami melihat ada potensi kecurangan di sistem. Bagaimana mungkin selisih jarak rumah antar siswa yang diterima di sistem hanya satu meter? Kami ingin data siswa yang diterima bisa dibuka," ujar Iriana perwakilan wali murid asal Surabaya.
Pihaknya menyangsikan para siswa tersebut memang tinggal di situ.
"Kami melihat jarak terjauh yang memenuhi pagu (kuota) adalah 900 meter. Kami sanksi ada anak sebanyak itu hanya satu kilometer dari sekolah," kata ibu yang mengaku berjarak 1,2 km dari sekolah tujuan tersebut.
Selain itu, pihaknya juga menyebut adanya indikasi penggunaan surat keterangan domisili (SKD) untuk memenuhi persyaratan calon.
SKD merupakan salah satu syarat alternatif yang bisa digunakan sebagai syarat pendaftaran selain Kartu Keluarga. SKD dikeluarkan oleh RT dan kelurahan.
"Pemerintah harus memastikan tak ada oknum yang bermain SKD ini. Sebab, orang tua bisa melakukan apa saja agar anaknya diterima sekolah favorit," lanjutnya.
Perwakilan para orang tua tersebut diterima langsung oleh Komisi E DPRD Jatim.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menerima laporan sekaligus menyelidiki potensi kecurangan tersebut.
