Anggaran Rapid Test Pemkab Tuban Rp 9 Miliar, Haruskah Pasien Berobat Bayar Rapid?

Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur menganggarkan biaya untuk rapid tese yang jumlah tidak sedikit, guna deteksi penyebaran virus Corona atau Covid

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Bupati Tuban, Fathul Huda, mengundang para kiai untuk membahas penerapan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan ponpes dan madrasah, Selasa (23/6/2020). 

 TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Pemerintah Kabupaten Tuban, Jawa Timur menganggarkan biaya untuk rapid test yang jumlah tidak sedikit, guna deteksi penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Nilainya sekitar Rp 9 miliar dari jumlah anggaran pencegahan Covid-19 yaitu Rp 241 miliar.

Lantas, apakah pasien rumah sakit yang di rapid harus bayar biaya screening deteksi corona tersebut?

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengatakan, pasien di rumah sakit tidak boleh dikenakan biaya rapid tes.

Terutama di RSUD Dr R Koesma dan RS penyangga lainnya, di antaranya RSUD Ali Mansur, RSNU dan Medika.

"Tidak bayar untuk rapid test selagi dia pasien yang mentaati protokol kesehatan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (1/7/2020).

Jalan Putaran Taman Mayangkara Surabaya Tak Bisa Dilewati Per 4 Juli, Penyebabnya ini

Siasat Licik Pria di Lampung Nodai Gadis SMP, Ngaku Jadi Intel Polisi, Lihat Nasib Korban Kini

Kondisi Terbaru Bayi Lina Mantan Istri Sule, Kini Diurus Teddy, Ada Videonya Digendong Putri Delina

Wakil Bupati dua periode itu menjelaskan, pasien yang bayar adalah yang tidak mentaati protokol kesehatan, seperti diambil paksa dan sejenisnya.

Sedangkan yang mematuhi protokol kesehatan hingga pemulasaran tidak dikenakan pembayaran.

Kemudian untuk pasien JKN KIS atau BPJS juga tidak perlu bayar rapid tes saat dia berobat, karena memang sudah ada aturannya.

"Kalau ada suruh kembalikan, laporkan saja itu," tegas pria yang juga sebagai Ketua DPC PKB Tuban, menanggapi RSNU yang memungut biaya rapid tes bagi pasien hamil yang akhirnya dikembalikan.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Tuban, Heny Ratnawati dikonfirmasi terkait pembayaran rapid tes bagi pasien JKN menyatakan, rapid tes bagi pasien BPJS tidak bayars sesuai ketentuannya memang demikian.

Untuk klaim rapid JKN sudah include INA CBGs yaitu pembayaran dengan sistem "paket", berdasarkan penyakit yang diderita pasien.

Rumah Sakit akan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBGs, yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis.

"Rapid tes pasien BPJS tidak bayar sudah ada aturannya, dari kami juga sudah bersurat ke RS terkait hal tersebut," terangnya kepada TribunJatim.com.

Sekadar diketahui, anggaran covid-19 secara keseluruhan Kabupaten Tuban yaitu Rp 240.569.515.776, lalu dibagi tiga pos. Untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 137.485.286.677, dampak ekonomi Rp 43.583.059.802, dan jaring pengaman sosial Rp 59.501.169.297.(nok/Tribunjatim.com)

Penulis: M Sudarsono
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved