Breaking News:

BPK Nyatakan 'Disclaimer' Atas Laporan Keuangan Pemkab Jember Tahun 2019

(BPK) RI membuat opini 'Tidak Menyatakan Pendapat' (disclaimer of opinion) terhadap laporan hasil keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember

sri wahyunik/surya
Tangkapan layar live facebook rapat paripurna DPRD Jember, Kamis (9/4/2020) sore 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuat opini 'Tidak Menyatakan Pendapat' (disclaimer of opinion) terhadap laporan hasil keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tahun 2019.

Opini tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan atas laporan keuangan Pemkab Jember tahun 2019 yang diserahkan oleh BPK Perwakilan Jawa Timur kepada Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Selasa (30/6/2020).

Penyerahan LHP keuangan tersebut diserahkan melalui pertemuan virtual. Dari resume hasil pemeriksaan itu, BPK menyatakan BPK membuat opini 'Tidak Menyatakan Pendapat' atas laporan keuangan Pemkab Jember tahun 2019.

Di resume itu juga tertulis BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Jember.

Pokok-pokok temuan itu antara lain penganggaran dan realisasi belanja pada 13 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebesar Rp 70,7 miliar, tidak tepat.

Juga ada kelebihan pembayaran atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 1,2 miliar. Serta kekurangan volume atas 23 paket pekerjaan Belanja Modal pada lima OPD sebesar Rp 4,5 miliar.

Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi membenarkan telah keluarnya LHP keuangan Pemkab Jember dari BPK RI.

"Hari ini diserahkan secara virtual kepada kami DPRD Jember melalui Ketua DPRD Jember. BPK ternyata memberikan opini 'tidak menyatakan pendapat' atau disclaimer. Tentunya ini sangat mengejutkan saya. Karena baru sekarang ini, dan kali ini Kabupaten Jember mendapatkan disclaimer ini," tegas Itqon kepada Surya, Selasa (30/6/2020).

Menurutnya, pada LHP keuangan Kabupaten Jember tahun 2018, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Nasib Pilu Gadis Dinikahi Ipar karena Kakak Sakit Kanker, Setahun Kemudian Menjanda: Semua Menumpang

Travel yang Tak Lewat Check Point Akan Ditindak di Trenggalek

"Saya kira WDP tahun 2018 itu menjadi peletup semangat untuk meningkatkan kinerja bagi Pemkab Jember, untuk memperbaiki kinerja tata kelola keuangan. Tetapi ternyata sungguh di luar dugaan saya saat mengetahui paparan tadi," imbuhnya.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved