Breaking News:

Virus Corona di Jawa Timur

Perda Covid-19 Jatim Target Selesai Akhir Bulan, Siapkan Denda hingga Hukuman Sosial Bagi Pelanggar

DPRD Jawa Timur bersama Pemprov Jatim bahas sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Perda pencegahan Covid-19 ditarget rampung akhir bulan.

SURYA/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Suasana rapat paripurna DPRD Jawa Timur. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur bersama Pemprov Jatim kini tengah membahas peraturan daerah (perda) tentang pencegahan virus Corona ( Covid-19 ).

Perda ini nantinya juga akan membahas sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Hal ini dibahas melalui perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Raperda tersebut kini telah masuk dalam Program Legieslasi Daerah (Prolegda) DPRD Jatim.

Aurel dan Atta Terhalang Restu Anang, Suami Ashanty Ajukan Syarat untuk Keluarga Halilintar: Berani?

Pemprov Jatim Galakkan Satu Kampung Tangguh Satu Mahasiswa, Upaya Tekan Angka Sebaran Covid-19

"Hal ini sebagai bentuk langkah nyata dan konkret DPRD Jawa Timur dalam penanganan penghentian penyebaran Covid-19 di Jatim," ujar anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)DPRD Jatim, Lilik Hendarwati ketika dikonfirmasi di Surabaya.

Lilik yang juga politikus PKS itu menjelaskan bahwa perda ini juga akan mengatur sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Terlebih menurut laporan Gubernur Jatim kepada Presiden RI di Gedung Negara Grahadi, 70 persen masyarakat Jatim tidak menggunakan masker.

"Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Timur rendah. Salah satu penyebabnya, lemahnya pengenaan sanksi," kata Lilik.

Tak Pernah Keluar, Kakek Kota Malang Ditemukan Meninggal di Kasur Tidurnya, Punya Riwayat Sakit Ini

Sakit Hati Dibully, Pegawai Provider Surabaya Bocorkan Data Pribadi Pegiat Medsos Denny Siregar

Menurut Lilik, saat ini pihaknya tengah menginventarisir usulan sanksi yang akan diterapkan. Juga, kemungkinan mengadopsi sanksi dari daerah lain.

Di antaranya, dengan hukuman fisik hingga sosial. "Bisa dengan membayar denda, hukuman fisik dengan push up, atau hukuman sosial. Misalnya, dengan kerja bakti di liponsos, menyapu jalan, hingga pasar," ungkap Lilik.

Namun, hal itu baru sebatas usulan. Pihaknya menargetkan pembahasan ini bisa selesai akhir bulan mendatang.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Hefty Suud
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved