Persaingan Tak Sehat, Sejumlah Pabrik Gula di Jatim Terancam Tutup, Komisi B Panggil PG KTM dan RMI

Status Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung gula nasional terancam menurun karena pasokan bahan baku tebu yang semakin berkurang akibat lahan tebu

TRIBUNJATIM.COM/DIDIK MASHUDI
Truk bermuatan tebu yang dikirim ke PG Pesantren Baru, Kota Kediri, Senin (8/6/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Status Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung gula nasional terancam menurun karena pasokan bahan baku tebu yang semakin berkurang akibat lahan tebu yang terus menyusut. 

Selain itu di lapangan juga terjadi persaingan yang tidak sehat antara pabrik gula yang ada di Jawa Timur.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Jatim, Daniel Rohi setelah menerima keluhan Serikat Pekerja Pabrik Gula yang berasal dari PTPN X, XI, Serikat Pekerja Rajawali Nusantara, dan SPPP SPSI PG Kebon Agung.

Daniel menjelaskan, selama ini Jawa Timur mampu memproduksi gula sebanyak 1.046.856 ton/tahun sedangkan kebutuhan Jawa Timur  sebesar 426.000 ton/tahun.

Artinya Jawa Timur masih suprlus gula lebih dari 600.000 ribu ton/tahun.

BREAKING NEWS -Truk Muat Ayam Terlibat Tabrakan di Tol Sragen-Ngawi, Penyebabnya ini

Ashanty Sedih Tinggalkan Istana Cinere, Tur Rumah untuk Terakhir Kali: Enggak Makan Berapa Bulan

CCTV & Jasad Editor Metro TV Kendala Berat Polisi, Pesan Tersirat Pelaku Disoroti: Betapa Marah Dia

Jika masalah penyusutan lahan tebu serta persaingan yang tidak sehat tersebut tidak segera diatasi oleh Pemprov Jatim maka bisa saja pabrik gula yang ada di Jawa Timur yang sudah beroperasi puluhan bahkan ratusan tahun terancam berhenti beroperasi karena kekurangan bahan baku tebu.

“Jika benar terjadi, ini juga akan berdampak pada hampir 700 ribu rakyat yang menggantungkan hidupnya pada komoditi gula” kata Daniel, Kamis (16/7/2020).

Lebih lanjut Daniel menambahkan salah satu pemicunya adalah kehadiran Pabrik Gula baru yakni PG Kebun Tebu Emas (KTM) di Lamongan dan PG Rejoso Manis Indo (RMI) di Blitar yang ditengarai belum memenuhi ketentuan perijinan.

Perizinan yang dimaksud adalah pabrik gula halus memiliki lahan tebu yang memproduksi 20% bahan baku tebu dan memasok bahan baku tebu dari petani yang bukan menjadi mitra.

"Ini bisa merusak sistem relasi petani tebu dan pabrik gula yang telah terjalin selama ini," lanjutnya.

Untuk itu, Daniel menjelaskan Komisi B memutuskan akan segera memangil pihak PG KTM dan PG RMI untuk dimintai klarifikasi.

Serta meminta Kepala Dinas Perkebunan untuk melakukan kajian terkait masalah tersebut.

"Jika terbukti kebereradaan pabrik gula tersebut melanggar ketentuan, maka pemerintah diminta untuk bertindak tegas bahkan membatalakan ijin operasionalnya," kata Daniel yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Di sisi lain, Daniel juga meminta kepada semua pabrik gula agar terus memperbaiki aspek manajemen dan pemutahiran teknologi di pabrik agar lebih adaptif terhadap perubahan, sehingga mampu bersaing dan menjalankan bisnis.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved