Pembangunan di Surabaya Belum Merata, Whisnu Sakti : Program Rp 100 Juta Tiap RT Jadi Solusi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA —Pemerataan pembangunan di wilayah Surabaya masih belum maksimal. Salah satunya proses pavingisasi dan ketersediaan penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Kecamatan Tandes.

Itu menjadi salah satu aduan warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LMPK) Tandes.

Semalam, puluhan masyarakat kawasan Barat Surabaya ini menyampaikan kepada Pemkot melalui Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

Bertempat di Kediaman Dinas Wakil Walikota Surabaya, puluhan warga dari Kelurahan Tandes ini mengeluhkan belum tersentuhnya ketersediaan PJU dan pavingisasi.

Khususnya di Kampung Tandes Kidul Gang Sawah.

“Sudah 25 tahun belum tersentuh,” kata Ketua LPMK Tandes, Sutono.

Pun dengan pavingisasi juga masih belum menyeluruh.”Karena masih sebagian. Untuk itu kami memohon agar Pemkot Surabaya bisa memberikan perhatian,” terang Sutono.

Dalam pertemuan itu, warga juga curhat kepada Whisnu, terkait dengan kondisi kampungnya selama pandemi melanda. Mereka sudah kewalahan, dalam menangani secara pribadi dan swadaya dalam pengurusan Kampung Tangguh Covid-19. Maka dari itu, mereka meminta Pemkot untuk turun tangan membantu mereka.

• Wawali Whisnu Sakti Minta Bantuan Pemkot Surabaya Tidak Digunakan untuk Kepentingan Pilkada

Sementara, Whisnu Sakti menjelaskan menyoal keluhan proses pavingisasi bakal ditindaklanjuti.”Termasuk soal PJU. Tolong nanti serahkan alamatnya saja dimana. Biar diurus DKRTH,” katanya.

WS (Whisnu Sakti Buana) menerangkan, selama ini proses pemerataan pembangunan di wilayah Surabaya terus dilakukan. Meski diakui hal tersebut belum maksimal.

“Kedepan gagasan Saya untuk dana Rp 50 sama Rp 100 Juta per RT ini bisa jadi solusi. Bagaimana warga Kampung bisa berdaulat membangun kampungnya sendiri,” terang politisi PDI Perjuangan yang maju dalam Kontestasi Pilwali Surabaya 2020 ini.

Disisi lain, pasangan Risma dalam Pilkada 2015 lalu ini menjelaskan jika Pemkot masih memiliki kewalahan dalam mengurus covid-19. Maka dari itu, ia berharap warga sabar menunggu dalam pembanhunan infrastruktur.

"Saat ini memang agak susah. Hampir semua anggaran digeser ke covid-19. Tapi saya usahakan untuk menyampaikan itu ke dinas yang terkait," kata Whisnu.

WS juga terus mengawal proses pencairan dana stimulan Rp 10 juta setiap RW dalam masa pandemi. Secara hukum tidak ada masalah.

Baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan, memperbolehkan adanya dana stimulan untuk kampung tangguh.