Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pilkada Ponorogo

Tegas Bersikap Netral dalam Pilkada Ponorogo 2020, Ponpes Gontor Punya Jalan Politik Sendiri

Prof Dr Hamid Fahmy Zarkasyi tegaskan keluarga besar Ponpes Gontor netral dalam Pilkada Ponorogo. Pisahkan politik dari pendidikan sejak awal berdiri.

TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2, Ponorogo. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Wakil Rektor I Universitas Darussalam Gontor (Unida), Prof Dr Hamid Fahmy Zarkasyi menegaskan, keluarga besar Ponpes Gontor bersikap netral dalam Pilkada Ponorogo 2020.

Hamid menjelaskan Ponpes Gontor tidak pernah mencampurkan pendidikan dengan politik praktis dan tidak memihak salah satu pihak saat Pemilu termasuk Pilkada Ponorogo.

"Kita adalah lembaga pendidikan yang mencetak para pemimpin dan politisi. Politiknya adalah politik pendidikan, artinya kita tidak memilih pemimpin melalui partai politik, tetapi kita menciptkan pemimpin-pemimpin masa depan, politik kita itu," kata Hamid, Jumat (14/8/2020).

Geger Temuan Mayat Bayi Mengapung di Pinggir Laut Sampang, Tali Pusar Utuh, Area Leher Lebam

VIRAL Pesan Wanita Ngaku Ibu Istri Rizki DAcademy, Mertua Marah? Bahas Kebohongan: Biar Pada Tau

Ia melanjutkan, jika keluarga besar Ponpes Gontor memihak salah satu pihak atau partai politik dalam Pilkada, hal tersebut sama saja dengan berniat menutup Ponpes Gontor

"Bahkan Gontor ini tidak dibawah Ormas manapun. Misal Gontor milik NU, orang Muhammadiyah nanti tidak masuk. Demikian juga sebaliknya," kata Hamid.

Imbuhnya, "Jadi sejak awal berdirinya Gontor, sudah memisahkan politik dari pendidikan."

Viral Kucing Dijadikan Hantaran Lamaran oleh Pria Ini, Calon Istri Balas dengan Beri Alat Memancing

Vanessa Angel Jilati Muka Anaknya yang Alami Ruam, Dokter Sebut Jangan Ditiru: Kotor dan Hanya Mitos

Hanya saja, lanjut Hamid, Gontor mempunyai pandangan seorang pemimpin harus memikirkan rakyat dan harus pro dengan rakyat.

Gontor juga tidak segan untuk mengkritisi pemimpin atau kepala daerah untuk memberikan masukan yang konstruktif.

"Mengkritik pemimpin sah-sah saja,  dalam Islam menjadi sebuah perintah untuk berani mengatkan sesuatu," pungkasnya.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti

Editor: Heftys Suud

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved