Enam Tuntutan Disampaikan PMII Tuban Atas Temuan Daging BPNT Busuk
Ratusaa mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban, Jawa Timur, berunjuk rasa di kantor Dinas Sosial,
Penulis: M Sudarsono | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Ratusaa mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban, Jawa Timur, berunjuk rasa di kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat, di jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo, Selasa (18/8/2020), pukul 10.00 WIB.
Aksi unjuk rasa tersebut buntut dari pendistribusian daging ayam busuk bantuan pangan non tunai (BPNT), yang ditemukan di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kamis (13/8/2020).
Dalam aksinya, mahasiswa beratribut biru kuning itu membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan dinsos setempat.
Ketua Umum PC PMII Tuban, M. Chanif Muayyad mengatakan, dinas harus menghentikan kerjasama dengan mafia BPNT.
Lalu, kembalikan hak-hak KPM yang merugi karena pemakaian harga dan timbangan yang tidak sesuai aturan.
Hindari proses kapitalisasi dan monopoli program BPNT. Berikan kebebasan kepada KPM untuk menentukan kualitas bahan pangan ketika bertransaksi di E-warung.
• Buntut Bantuan Pangan Daging Ayam Busuk di Tuban, PMII Tuding Ada Politik Bisnis Kemiskinan
• Petani Bawang Merah di Nganjuk Panen Raya, Berharap Harga Tidak Jatuh
• Bocoran Spesifikasi dan Harga realme C12 di Indonesia, Usung Baterai Jumbo Berkapasitas 6.000 mAh
Berikutnya tindak tegas pendamping BPNT yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, bukan hanya mengawasi jumlah keseluruhan bantuan, tetapi juga mengawal dan memastikan bahwa bantuan tersebut di terima oleh KPM yang benar-benar miskin dan tepat sasaran. Terakhir, tindak tegas proses monopoli yang dilakukan agen dan supplier.
"Ada enam rekomendasi yang kita sampaikan atas carut-marutnya pendistribusian BPNT. Temuan daging busuk, beras berkutu itu tanggung jawab Dinsos," tegas Chanif kepada TribunJatim.com.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban, Joko Sarwono menyatakan, atas temuan itu pihaknya telah menerjunkan tim di lapangan.
Apa yang disampaikan oleh para mahasiswa seperti 250 KPM tidak menerima BPNT dan tidak menerima PKH, ini butuh proses dan butuh waktu lama untuk mengetahui alurnya.
"Kita tidak berdiam diri di balik meja, kita selalu melakukan evaluasi atas temuan lapangan," ungkap Joko ditemui setelah aksi kepada TribunJatim.com.
Ditambahkannya, dari hasil evaluasi setiap bulan selalu ada temuan terkait kualitas produk, baik dari komoditas suplier atau agen.
Disinggung apakah akan merombak agen atau mengganti, dia menegaskan agen sudah dibentuk BNI.
Namun demikian untuk sistem mekanisme bisa dievaluasi total. Apakah menggunakan suplier, diganti atau diperbaiki, atau hanya menggunakan agen.
"Nanti bisa by order, pra order. Bagaimana nanti akan mengarah kepada identifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh KPM. Tentu ini akan menjadi evaluasi kami," pungkasnya.(nok/Tribunjatim.com)
