Jelang Pendaftaran Pilkada Blitar 2020, KPU: Calon dari DPRD Harus Mundur dari Jabatan Anggota Dewan

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Anggota DPRD yang akan maju Pilkada Blitar 2020 harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota dewan.

Hal itu menjadi salah satu syarat bagi calon dari anggota DPRD saat mendaftar pencalonan Pilkada Blitar di KPU Kota Blitar. 

Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam mengatakan ada syarat calon dan syarat pencalonan yang harus dipenuhi bakal pasangan calon saat mendaftar Pilkada Blitar di KPU.

• Komentar Pedas Jacksen F Tiago Terkait Liga 1 2020 Bergulir Tanpa Degradasi: Tidak Masuk Akal

• Tip Padu-padan Baju Oversized Ala Stylist Chelshea Flo, Pilih Ukuran Tepat: Badan Jangan Tenggelam!

Syarat calon, yaitu, yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi calon. Misalnya, KTP, surat keterangan dari Pengadilan Negeri, dan surat keterangan dari kepolisian.

Sedang syarat pencalonan, yaitu, yang berkaitan dengan partai politik yang akan mengusung pasangan calon.

Misalnya, surat rekomendasi dari partai politik yang harus ditandatangani ketua dan sekretaris dan surat keputusan (SK) kepengurusan partai politik.

• Respon Manajemen Arema FC Soal Kritikan di Akun Instagram Klub: Seperti Jamu, Pahit Tapi Menyehatkan

• Jadi Tahanan Kota dan Tak Ditahan di Rutan, Vanessa Angel Jalani Sidang Kasus Narkotika Pekan Depan

Tetapi, kata Umam, untuk calon yang dari anggota DPRD juga ada syarat harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dewan saat mendaftar di KPU.

Saat mendaftar ke KPU, calon dari anggota DPRD harus membuat surat pernyataan pengunduran diri.

Selanjutnya, dalam proses pendaftaran, calon dari anggota DPRD segera mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD ke Gubernur Jatim.

Sambil menunggu surat keputusan (SK) pemberhentian dari Gubernur keluar, calon harus melampirkan surat pernyataan yang menyatakan SK pemberhentian masih dalam proses yang dibuatkan oleh instansi terkait.

"Sampai penerbitan SK pemberhentian tetap dari Gubernur keluar. Masa penerbitan SK pemberhentian tetap maksimal sebelum pemungutan suara," kata Umam, Selasa (25/8/2020).

Dikatakannya, untuk calon petahana tidak ada kewajiban mundur dari jabatannya. Calon petahana hanya diwajibkan cuti di luar tanggungan negara di masa kampanye.

"Kalau calon petahana cukup cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye," ujarnya.

Umam menyatakan, pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada Blitar di KPU akan dilaksanakan pada 4-6 September 2020.

Menjelang pendaftaran Pilkada Blitar, KPU sudah menyerahkan SK KPU Kota Blitar terkait pencalonan.

SK KPU terkait pencalonan itu diserahkan ke partai politik, Bawaslu Kota Blitar, dan pimpinan DPRD Kota Blitar.

"Nanti, pada 28 Agustus 2020 sampai 3 September 2020, kami akan mengumumkan pendaftaran calon," katanya.

Seperti diketahui, ada salah satu calon dari anggota DPRD Kota Blitar yang ikut maju di Pilwali Blitar 2020. Salah satu anggota DPRD Kota Blitar itu, yakni, Yasin Hermanto.

Yasin maju sebagai calon wakil wali kota mendampingi calon wali kota, Henry Pradipta Anwar yang diusung PKB.

Di DPRD Kota Blitar, Yasin menjabat sebagai wakil ketua. Yasin juga menjabat sebagai Ketua Tanfidz DPC PKB Kota Blitar.

Yasin menyatakan siap mundur dari anggota DPRD Kota Blitar begitu sudah mendaftar di KPU Kota Blitar.

Dia sudah menyiapkan tim untuk mengurus pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Kota Blitar.

"Iya betul, saat mendaftar sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota di KPU, saya harus mengundurkan diri dari jabatan anggota dewan. Sudah ada tim yang akan mengurusi pengunduran diri saya dari jabatan anggota dewan," katanya.

Penulis: Samsul Hadi

Editor: Heftys Suud