Pilkada Trenggalek
Rekrut 10.850 Anggota KPPS, KPU Kabupaten Trenggalek Berencana Pasrahkan Pengamanan TPS ke Pemkab
KPU Kabupaten Trenggalek tengah melakukan rekrutmen anggota KPPS untuk Pilkada Trenggalek 2020. 10.850 anggota KPPS akan dipilih.
Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aflahul Abidin
TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek tengah melakukan rekrutmen anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) untuk Pilkada Trenggalek 2020 pada Desember mendatang.
Sebanyak 10.850 anggota KPPS akan dipilih untuk bertugas di 1.550 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Trenggalek.
Nantinya, tiap TPS akan memiliki tujuh anggota KPPS.
Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Gembong Derita Hadi mengatakan, rekrutmen ini berdasar pada Peraturan KPU RI.
Dengan proses rekrutmen itu, persiapan-persiapan di TPS mulai dilakukan secara bertahap.
Selain KPPS, KPU Kabupaten Trenggalek juga telah menyiapkan anggaran untuk penyiapan protokol kesehatan pencegahan virus Corona ( Covid-19 ) di tiap TPS.
• Mas Ipin Beber Kesuksesan Tumbuhkan Ekonomi Trenggalek Saat Pandemi
• Punya Presiden Baru, PKS Jawa Timur Optimistis Raih Target di Pilkada Serentak 2020
"Direkening kami ada anggaran Rp 14 miliar (untuk persiapan di TPS) dari pemerintah pusat," kata Gembong Derita Hadi, Rabu (7/10/2020).
Anggaran itu termasuk untuk pelaksanaan rapid test bagi para anggota KPPS yang lolos rekrutmen.
"Kami sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk membahas pelaksanaan rapid test. Untuk kapan pelaksanaannya, kami menunggu petunjuk teknis dari KPU RI," tutur dia.
Meski demikian, penyiapan untuk TPS masih menyisakan pekerjaan rumah untuk petugas keamanan.
Biasanya, petugas keamanan untuk TPS berasal dari anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Tiap KPU diamankan oleh dua petugas Linmas.
• Sektor Wisata Belum Pulih Akibat Pandemi, Bupati Tulungagung Berharap Capai 30 Persen PAD Tahun Lalu
• Pengemudi Diduga Mengantuk, Mobil ASN di Madiun Masuk ke Selokan, Sempat Tabrak Dua Pohon
Untuk masalah ini, Gembong Derita Hadi menyebut belum ada aturan dari KPPU.
"Kami konsultasi ke KPU provinsi, itu bisa juga bantuan dari pemerintah kabupaten setempat. Hari ini kami belum sampaikan ke pemkab untuk petugas Linmas itu, karena kami masih berkonsentrasi di rekrutmen KPPS," ucapnya.
Masalah penyaiapan petugas keamanan di TPS ini bakal dibahas lebih lanjut.
• Sambangi Pekerja Pabrik Rokok Trenggalek, Mas Ipin Bangga Ekonomi Industri Stabil di Masa Pandemi
• PJs Wali Kota Sebut Temuan Situs Candi Gedog Bisa Jadi Industri Pariwisata Sejarah di Kota Blitar
"Untuk petugas keamanan TPS ini tidak disebutkan di PKPU. Sehingga tidak ada dasar bagi kami untuk merekrut dan memberi honor," ucapnya.
Gembong Derita Hadi menyebut, honor untuk petugas Linmas di TPS biasanya senilai Rp 500.000 per orang. Sementara honor KPPS senilai Rp 600.000 per orang untuk anggota dan Rp 650.000 per orang untuk ketua.
Editor: Dwi Prastika
