Eri Cahyadi: Pemkot Siap Tanggung Iuran BPJS Warga Surabaya Bergaji di Bawah Rp 10 Juta

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Calon Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memastikan Pemkot Surabaya siap menanggung iuran BPJS Kesehatan apabila dirinya kelak terpilih.

Pihaknya ingin memastikan seluruh rakyat Surabaya mendapatkan akses kesehatan yang terjangkau.

Selama ini, kata Eri Cahyadi, ia sering menemui masyarakat yang terkendala BPJS Kesehatan. Di antaranya, adanya peserta mandiri tidak bisa membayar premi rutin akibat tak bisa bekerja karena sakit.

Padahal, mereka bukan dari golongan warga tidak mampu. Bahkan tak masuk dalam daftar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Dulur-dulur arek Suroboyo ini memang tidak mau mengambil jatah warga tak mampu. Mereka rela membayar BPJS secara mandiri," kata Eri Cahyadi kepada TribunJatim.com.

"Gajinya tidak besar tapi juga tidak kecil. Mereka enggan dianggap warga miskin karena merasa masih banyak warga yang lebih berhak dibayarkan BPJS-nya oleh Pemkot,” imbuh Eri Cahyadi.

Baca juga: Daftar Mobil Bekas Murah Harga Rp 50 Juta, Lengkap Ada Daihatsu Xenia Pabrikan 2006, Honda CR-V 2002

Baca juga: Jadwal Liga Spanyol Malam Ini, Real Madrid dan Barcelona Berlaga, Jumpa Lawan Empuk

Baca juga: Sule Ngambek Video Call ke Nathalie Holscher Tak Diangkat, Rizwan Malah Tertawa Geli, Astaga

Namun, masalahmuncul, imbuh Wri Cahyadi saat mereka sakit hingga tak bisa bekerja. Akibatnya, mereka tak mampu membayar BPJS.

Menunggu dibayarkan pemkot juga tak mungkin karena mereka tidak termasuk dalam MBR. "Akhirnya banyak yang wadul ke saya," ungkapnya.

"Setelah selama ini ikut secara mandiri, sebagai komitmen mereka meringankan beban Pemkot Surabaya, saat kesusahan apa bisa dibantu?” kata kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya 2018-2020 tersebut.

Dari situlah Eri Cahyadi punya gagasan. Agar problem tersebut langsung bisa segera terselesaikan, semua warga yang bergaji di bawah Rp 10 juta otomatis BPJS-nya dibayarkan Pemkot Surabaya.

Apalagi sering ada ketidaksingkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah kota. Warga yang sebelumnya masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) tiba-tiba karena beberapa hal tidak lagi lagi dijamin tanpa sepengetahuan mereka.

Saat berobat, mereka baru tahu ketika harus membayar sendiri. “Pemkot ini juga bingung. Kalau memang sudah tidak masuk dalam PBI pusat, kami siap membantu," katanya.

"Sebab, kalau BPJS bermasalah, warga pasti ke pemkot dulu. Sehingga, kami pastikan saja bahwa mereka yang bergaji di bawah Rp 10 juta kita tanggung BPJS-nya,” kata Eri lantas disambut tepuk tangan warga.

Eri Cahyadi mengatakan, kemajuan Kota Surabaya harus berdampak langsung pada warga. Salah satunya dalam pemberian jaminan sosial warga.

Jangan sampai di tengah pembangunan Kota Surabaya yang pesat masih ada warga yang kesulitan membayar ongkos berobat. "Begitu juga dalam hal pendidikan. Tidak akan ada lagi anak yang putus sekolah," katanya.