DPRD Jatim Ingatkan Tim Anggaran Pemprov Soal Realisasi Program Seragam Gratis Siswa SMA/SMK
Komisi E DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemprov Jawa Timur untuk merealisasikan janji seragam gratis untuk siswa SMA/SMK di Jawa Timur.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Program pemberian seragam gratis untuk siswa SMA/SMK di Jawa Timur hingga saat ini belum terealisasi.
Komisi E DPRD Jawa Timur pun mengingatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Timur bisa merealisasikan janji kampanye Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tersebut.
"Kami tiap turun ke sekolah, selalu ditagih soal program seragam gratis ini. Bagaimana mungkin, hampir dua tahun tapi belum ada realisasi," kata Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (21/10/2020).
Dia mengatakan, kegagalan realisasi seragam gratis di tahun pertama (2019) lalu seharusnya bisa diantisipasi di tahun selanjutnya.
"Justru, pemprov seharusnya bisa mengantisipasi kegagalan tersebut agar bisa direalisasikan di tahun selanjutnya," katanya.
Baca juga: Khofifah Sebut Pengendalian Covid-19 Progresif, Bebas Zona Merah, 50 Persen Daerah Jatim Zona Kuning
Ia pun menyorot kinerja Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan APBD Jatim 2021. Seharusnya, Sekdaprov bisa mengimplementasikan program gubernur yang termuat dalam Nawa Bhakti Satya (9 program unggulan Khofifah) tersebut.
"Sekdaprov seharusnya bisa menjalankan Nawa Bhakti Satya gubernur, jangan justru lalai! Kami sebagai partai pengusung gubernur merasa perlu untuk mengingatkan," kata Bendahara Fraksi Golkar DPRD Jatim ini.
Program pengadaan seragam gratis tersebut sebelumnya sudah pernah dianggarkan dalam APBD 2019.
Baca juga: Bakal Jadi Percontohan, Ratusan UPK Jawa Timur Segera Bertransformasi Jadi BUMDesma
Saat itu, pemerintah provinsi rencananya akan memberikan dua stel seragam bagi seluruh siswa negeri dan swasta se-Jawa Timur.
Sebanyak 445.000 siswa untuk siswa kelas 10 seharusnya menerima realisasi Juli 2019. Namun, hal ini gagal terealisasi akibat gagal lelang.
Belum selesai permasalahan seragam gratis, Komisi E juga menyorot program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi SMA/SMK.
Selain soal pemotongan anggaran BPOPP yang mencapai 50 persen di tahun ini akibat pandemi virus Corona ( Covid-19 ), Adam juga menilai sekolah kesulitan dalam hal teknis.
Baca juga: Gubernur Jawa Timur Khofifah Memprediksi Tenun Ikat Khas Kota Kediri Bakal Jadi Ikon Baru Seragam
"Banyak sekolah menemui permasalahan double account dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah pusat. Yang bingung, sekolahnya," katanya.
Seharusnya, sekolah difasilitasi dengan memberikan pendampingan. Termasuk, soal kepastian anggaran agar SMA dan SMK bisa digratiskan.
