DPRD Jatim Ingatkan Tim Anggaran Pemprov Soal Realisasi Program Seragam Gratis Siswa SMA/SMK

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Program pemberian seragam gratis untuk siswa SMA/SMK di Jawa Timur hingga saat ini belum terealisasi.

Komisi E DPRD Jawa Timur pun mengingatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Timur bisa merealisasikan janji kampanye Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tersebut.

"Kami tiap turun ke sekolah, selalu ditagih soal program seragam gratis ini. Bagaimana mungkin, hampir dua tahun tapi belum ada realisasi," kata Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (21/10/2020).

Dia mengatakan, kegagalan realisasi seragam gratis di tahun pertama (2019) lalu seharusnya bisa diantisipasi di tahun selanjutnya.

"Justru, pemprov seharusnya bisa mengantisipasi kegagalan tersebut agar bisa direalisasikan di tahun selanjutnya," katanya.

Baca juga: Khofifah Sebut Pengendalian Covid-19 Progresif, Bebas Zona Merah, 50 Persen Daerah Jatim Zona Kuning

Ia pun menyorot kinerja Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan APBD Jatim 2021. Seharusnya, Sekdaprov bisa mengimplementasikan program gubernur yang termuat dalam Nawa Bhakti Satya (9 program unggulan Khofifah) tersebut.

"Sekdaprov seharusnya bisa menjalankan Nawa Bhakti Satya gubernur, jangan justru lalai! Kami sebagai partai pengusung gubernur merasa perlu untuk mengingatkan," kata Bendahara Fraksi Golkar DPRD Jatim ini.

Program pengadaan seragam gratis tersebut sebelumnya sudah pernah dianggarkan dalam APBD 2019.

Baca juga: Bakal Jadi Percontohan, Ratusan UPK Jawa Timur Segera Bertransformasi Jadi BUMDesma

Saat itu, pemerintah provinsi rencananya akan memberikan dua stel seragam bagi seluruh siswa negeri dan swasta se-Jawa Timur.

Sebanyak 445.000 siswa untuk siswa kelas 10 seharusnya menerima realisasi Juli 2019. Namun, hal ini gagal terealisasi akibat gagal lelang.

Belum selesai permasalahan seragam gratis, Komisi E juga menyorot program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi SMA/SMK.

Selain soal pemotongan anggaran BPOPP yang mencapai 50 persen di tahun ini akibat pandemi virus Corona ( Covid-19 ), Adam juga menilai sekolah kesulitan dalam hal teknis.

Baca juga: Gubernur Jawa Timur Khofifah Memprediksi Tenun Ikat Khas Kota Kediri Bakal Jadi Ikon Baru Seragam

"Banyak sekolah menemui permasalahan double account dengan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah pusat. Yang bingung, sekolahnya," katanya.

Seharusnya, sekolah difasilitasi dengan memberikan pendampingan. Termasuk, soal kepastian anggaran agar SMA dan SMK bisa digratiskan.

"Apabila hal ini tidak diperhatikan, kami akan laporkan kepada fraksi. Sebab, masyarakat banyak yang memberikan masukan soal ini," tegas legislator dari dapil Jatim 2 (Sidoarjo) ini.

Untuk diketahui, Gubernur Khofifah menyiapkan Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas) yang terangkum dalam Nawa Bhakti Satya (Jatim Cerdas dan Sehat). Program ini dilakukan Pemprov Jatim sejak tahun lalu.

Baca juga: Sambut Baik Vaksin Covid-19, Satgas Jatim Sebut Nakes dan Orang Berkomorbid Harus Jadi Prioritas

Dalam program ini, Pemprov Jatim memberikan SPP gratis untuk SMA dan SMK negeri dan subsidi SPP bagi SMA/SMK swasta. Bahkan tahun ini program subsisi SPP juga akan mulai diberikan pada jenjang Madrasah Aliyah.

Hasil dari program ini, pemprov mengklaim rata-rata lama sekolah di Jatim kini meningkat. Berdasarkan data BPS terbaru yang dirilis pada bulan Februari lalu, angka rata-rata lama sekolah Jawa Timur saat ini ada di angka 7,59 tahun.

Angka itu meningkat dibandingkan saat awal Khofifah menjabat sebagai Gubernur Jatim di tahun 2019, di mana rata-rata lama sekolah Jawa Timur saat itu ada di angka 7,34.

Editor: Dwi Prastika