Breaking News:

Optimalkan Hak Pencipta Lagu, Rancangan PP Penarikan Royalti di Platform Musik Digital Digodok

Upayakan pencipta lagu mendapatkan manfaat yang lebih optimal. PP terkait royalti digodok di Kanwil Kemenkumham Jatim, Kamis, (22/10/2020).

ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Suasana acara pengawasan dan evaluasi LMK di Kanwil Kemenkumham Jatim, Kamis (22/10/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin 

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA -  Seorang pencipta lagu memiliki hak ekonomi atas karyanya. Namun, pesatnya perkembangan platform musik digital dan menjamurnya content creator cenderung mengabaikan pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta.

Untuk itu, perlu adanya aturan agar para pencipta mendapatkan manfaat yang lebih optimal dari lagu ciptaannya.

Aturan itu rencananya akan dibentuk dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP).

Baca juga: Kisah Tragis Pria Ini Gantung Diri di Kusen Pintu, Depresi Luka di Kaki Akibat Kecelakaan Kian Parah

Baca juga: Dampak Over Loading dan Over Dimensi, Polda Jatim Tilang Ribuan Angkutan Barang

Informasi yang diterima TribunJatim.com, saat ini rancangan PP terkait royalti dan pemegang hak terkait itu sedang digodok. 

“Selama ini belum ada aturan yang mengatur hal itu, tentunya ini sangat merugikan pemilik hak cipta seperti pencipta lagu, production house maupun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK),” ujar Plt Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Dede Mia Yusanti pada acara pengawasan dan evaluasi LMK di Kanwil Kemenkumham Jatim, Kamis, (22/10/2020).

Baca juga: Sidang Lanjutan Gugatan 7 Petani Atas Lahan Perumahan Mewah Surabaya, Hadir Ahli Pakar Agraria UGM

Baca juga: Ada Program Smart Mitsubishi Bikin Pemilik Xpander Makin Nyaman

Dede menyebutkan, secara umum LMK adalah institusi yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. 

Dalam hal ini LMK menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan Hukum bagi para pencipta musik serta pihak terkait. Untuk itu, dia mendorong LMK untuk bekerjasama dengan produsen rekaman. 

Agar tidak kalah bersaing dengan platform musik digital yang selama ini tidak membayar royalti.

Di sisi lain, pihaknya akan berupaya membangun sebuah data center musik Indonesia. Data center ini nantinya berfungsi sebagai dasar kepemilikan. Dan menjadi dasar untuk bisa menarik royalti dari penyedia platform musik digital. 

“Dirjen KI sangat aware dengan persoalan ini. Royalti yang bisa kita dapatkan akan luar biasa jika kita bisa menarik royalti dari misalnya youtube atau spotify dan lainnya,” urainya. 

Penulis: Syamsul Arifin

Editor: Heftys Suud

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Hefty Suud
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved